Menagih Janji Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi Cassie Victoria

MetroBendera.com – ”   Menagih Janji Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi Cassie Victoria ” Pengusutan kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih utang (Cessie) PT Adyesta Ciptatama (AC) di Bank BTN pada BPPN kepada PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) oleh Kejaksaan Agung maju mundur. Dua tahun sudah kasus ini disidik dan Kejaksaan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Namun dari empat tersangka tersebut tiga tersangka dinyatakan buron. Kendati demikian Kejaksaan Agung selama ini mengaku bukan kendala menuntaskan kasus ini. Bukti-bukti dugaan keterlibatan tersangka cukup kuat.

Ketiga tersangka yang hingga kini masih buron yakni Haryanto Tanudjaja (Analis Kredit BPPN), Suzana Tanojo (Komisaris PT Victoria Sekuritas Insonesia-VSI) dan Rita Rosela (Direktur PT VSI). Sementara tersangka lain mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) Syafruddin Temenggung telah diperiksa penyidik.

“Kami mau in absentia (untuk ketiga buronan ini),” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Fadil Zumhana, Minggu (12/2).

Rencana menyidangkan secara in absentia telah lama digaungkan oleh Kejaksaan Agung. Namun langkah hukum tersebut belum juga dilaksanakan. Disoal kapan akan dimajukan ke pengadilan, Kejaksaan Agung hanya menjawab diplomatis.

“Tunggu saja, tim penyidik tengah rampungkan berkasnya,” kata Fadil.
Pasal 196 dan pasal 214 KUHAP mengatur in absentia untuk Acara Pemeriksaan Cepat. Persidangan in absentia secara khusus juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didorongnya sidang in absentia bukan tanpa dasar. Dalam perkara korupsi, sidang in absentia pernah dilakukan Kejaksaan Agung saat menyeret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI). Para terpidana pengemplang BLBI ini divonis bersalah.

Kasus ini mencuat setelah adanya penurunan nilai penjualan aset dari Rp69 miliar menjadi Rp26 miliar. Nilai Rp69 miliar diperoleh saat lelang aset di BPPN dan dimenangkan taipan Prajogo Pangestu.

Namun, karena surat tidak lengkap, Prajogo dalam kapasitasnya sebagai pemilik PT First Kapital membatalkan kemenangan. Lalu dilelang lagi, VSIC sebagai pemenang dengan harga Rp26 miliar. Padahal, menurut anggota tim penyidik harga tanah seluas itu, di pinggir jalan tol Karawang sudah mencapai Rp2,2 triliun. Taksiran penyidik kerugian negaranya mencapai Rp419 miliar.

Nama Presiden Komisaris Bank Panin, Mu’min Ali Gunawan diduga terlibat dan berperan penting dalam kasus ini. Namun keterlibatan Mu’min masih disidik. “Mu’min masih sebagai saksi, tapi jika nanti ada bukti kuat kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Fadil Jumhana.

Saat ini Mu’min Ali Gunawan status pencegahan berpergian ke luar negeri akan berakhir. Pencegahan berpergian ke luar negeri Mu’min telah dua kali diperpanjang oleh penyidik.

– See more at: http://www.gresnews.com/berita/hukum/130132-menagih-janji-kejagung-tuntaskan-kasus-korupsi-cessie-victoria/#sthash.BGjqNsmf.dpuf

Pembicaraan Jokowi Dengan Ketua PP Muhamadiyah Tentang Cagub Tersangka Penista Agama

Terdakwa kasus dugaan penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama kuasa hukumnya mengikuti sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/2). Dalam sidang ke-10 kasus penitasan agama tersebut Jaksa Penuntut Umum rencananya menghadirkan 4 saksi ahli. Media Indonesia-Pool/RAMDANI

MetroBendera.com – ” Pembicaraan Jokowi Dengan Ketua PP Muhamadiyah Tentang Cagub Tersangka Penista Agama ” Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 13 Februari 2017, salah satu yang diperbincangkan adalah soal status hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jokowi kata dia telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta pandangan resmi Mahkamah Agung (MA) dalam menyikapi perbedaan tafsir yang terjadi dimasyarakat.

“Bahkan Bapak Presiden sendiri betul-betul menyadari banyak tafsir itu,” ucap Haedar.

Berbekal pandangan resmi dari MA, pemerintah akan melaksanakan keputusan tersebut sebagai solusi terbaik. Haedar menilai apa yang ditempuh Jokowi adalah langkah yang elegan.

“Jadi, di tengah banyak tafsir tentang aktif dan nonaktif ini, jalan terbaik adalah meminta fatwa MA,” puji Haedar.

Sebelumnya diberitakan Ahok sudah aktif kembali sebagai Gubernur DKI seusai cuti dalam rangka kampanye calon Pilkada DKI Jakarta, dan telah dilantik Tjahjo Kumolo, Sabtu 11 Februari lalu. Dengan aktifnya Ahok memicu polemik di masyarakat lantaran mantan Bupati Belitung Timur itu berstatus terdakwa pada kasus penodaan agama.

Holding BUMN Migas Masih Belum Perlu Dilakukan Menurut Bahrullah

MetroBendera.com – ” Holding BUMN Migas Masih Belum Perlu Dilakukan Menurut Bahrullah ”   Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar melihat dari studi kasus reformasi BUMN yang pernah terjadi, memang wacana holding menjadi salah satu opsi yang dirasa perlu.

Langkah itu, kata dia, sebagai upaya menguatkan struktur, permodalan, meningkatkan efisiensi dan koordinasi, serta memudahkan investasi.

“Karena seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo, dengan holding, ke depan BUMN dapat berangsur-angsur tumbuh secara mandiri, tanpa mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta semakin profesional,” ujar dia, dalam keterangan resmi yang diterima Aktual.com, ditulis Selasa (14/2).

Namun demikian, kata dia, proses pembentukan holding perlu dikalkulasi secara matang baik dari sisi regulasi maupun teknis. Kata dia, pemerintah perlu belajar pembentukan holding BUMN Industri Pupuk dan Semen yang berjalan saat ini adalah hasil proses inisiasi pembentukan holding yang telah dimulai sejak tahun 1990‐an.

“Untuk itu,pemerintah perlu menentukan skala prioritas, BUMN sektor mana yang menjadi unggulan untuk diholding,” jelas Bahrullah.

Sektor yang paling mendesak untuk di-holding, kata dia, adalah BUMN sektor pangan, sektor infrastruktur atau karya dan sektor perumahan. “Karena ketiga sektor inilah yang memiliki hubungan erat dengan misi BUMN sebagai agent of development (agen pembangunan),” tegasnya.

Sedangkan BUMN sektor energi atau minyak dan gas, tambang, dan jasa keuangan perlu dilakukan kajian lagi secara mendalam. “Pasalnya, sektor-sektor ini relatif telah memiliki kekuatan modal dan pasar tersendiri,” ucapnya.

Baginya, holding BUMN memang menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih untuk menguatkan perusahaan negara di masa depan, akan tetapi perlu menggunakan cara-cara yang elegan dan tidak menabrak peraturan dan undang-undang.

“Perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan di dalam Pasal 2A dalam PP No. 72/2016 tentang Perubahan atas PP No. 44/2005 soal Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, sembari menunggu DPR RI mengesahkan UU BUMN,” pungkas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.

Sumber : MetroBendera.com Berita Politik Indonesia Terbaru Dan Terlengkap 

Ketua DPP PAN Bantah Terima Dana e-KTP Yang Sering Di Sebut

MetroBendera.com – ” Ketua DPP PAN Bantah Terima Dana e-KTP Yang Sering Di Sebut ” Ketua DPP Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menanggapi kabar dirinya menerima dana miliaran Rupiah sebagai fee dari proyek elektronik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP.

Teguh mengatakan, beredarnya pesan berantai yang menyebut nama sejumlah anggota Komisi II DPR saat itu, termasuk namanya, tidak terlepas dari persoalan Pilkada DKI Jakarta.

“Saya menduga penyebaran data tersebut dikaitkan dengan Pilkada DKI ini karena ada kandidat cagub yang juga anggota Komisi II saat itu,” kata Teguh Juwarno dalam keterangan pers pada Senin, 13 Februari 2017.

Teguh tidak menyebut gamblang yang dimaksudnya. Namun dari nama-nama itu, memang ada nama Basuki Tjahaja Purnama yang pada saat periode DPR 2009-2014 masih menjadi Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar.

Dia sendiri mengatakan bakal menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Mantan jurnalis ini yakin bahwa komisi antirasuah itu akan bekerja secara profesional.

“Insya Allah saya tidak menerima sepeser pun duit e-KTP. Apalagi saat anggaran e-KTP disetujui Komisi II pada November 2010, saya sudah tidak di Komisi II,” kata Teguh.

Dia menjelaskan, sejak 21 September 2010, sudah ditugaskan ke Komisi I, sehingga tidak berurusan lagi dengan proyek e-KTP.

“Dokumen dan bukti-bukti terkait hal tersebut sudah saya sampaikan waktu diminta jadi saksi di KPK baru-baru ini,” katanya.

Dia berharap, kasus e-KTP ini harus segera diselesaikan dengan tuntas oleh KPK. Dengan demikian, akan terungkap pihak-pihak yang terlibat secara menyeluruh. “Semoga terungkap siapa saja yang terlibat,” kata Teguh.

Chappy Hakim Tak Cukup Minta Maaf Menurut Anggota DPR

MetroBendera.com – ” Chappy Hakim Tak Cukup Minta Maaf Menurut Anggota DPR ” Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistiyo turut angkat bicara terkait intimidasi Presiden Direktur Freeport Chappy Hakim terhadap Mukhtar Tompo usai rapat kerja Komisi VII dengan PT Freeport. Dia menegaskan bahwa masalah itu tidak selesai hanya dengan permintaan maaf dari Chappy Hakim.

“Apalagi kasus ini sudah masuk ranah hukum,” kata Sulis yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta ini kepada MetroBendera.com, Senin, 13 Februari 2017.

Meski intimidasi Presiden Freeport bersifat pribadi namun tindakan ini juga tidak mengenakkan anggota Komisi VII lainnya dan itu tidak bisa dibiarkan saja.

Tak hanya Presiden Direktur Freeport yang terkesan menyepelekan Komisi VII namun perusahaan pelat merah lainnya juga sering tak menganggap Komisi VII sebagai pengawas yang jelas-jelas tertuang dalam UU.

“Nah momentum ini sebagai awal agar stakeholder Komisi VII juga memperhatikan apa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VII. Jika kasus Presiden Direktur Freeport ini dibawa ke ranah hukum maka hal yang wajar,” ujarnya.

Sebelumnya dilaporkan, ada kejadian menegangkan dalam rapat kerja Komisi VII dengan PT Freeport Indonesia, Kamis sore 9 Februari 2017. Mukhtar Tompo mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Presiden Direktur PT Freeport, Chappy Hakim. Kejadian terjadi beberapa saat, setelah rapat selesai.

“Saat selesai rapat, biasa kita salaman. Pas dengan Pak Chappy, dia menolak berjabat tangan dengan saya sambil berkata dengan nada tinggi. Kemudian, dia langsung tunjuk ke arah dada saya,” kata Mukhtar, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.

“Kau jangan macam-macam? Mana? Mana, kata kalian tidak konsisten? Saya konsisten, mana?” kata Mukhtar, menirukan perkataan Chappy.

Menurut Mukhtar, insiden itu membuat kaget seisi ruang rapat. Menurut dia, respons Chappy ini tidak lazim, karena apa yang dilakukannya adalah mengkritisi Freeport sebagai anggota DPR.

Dukung Angket Skandal Ahok Jadi Gubernur Lagi Menurut Fadlo Zon

MetroBendera.com – ” Dukung Angket Skandal Ahok Jadi Gubernur Lagi Menurut Fadlo Zon ” -Fraksi Partai Gerindra di DPR ikut menggulirkan usulan Panitia Khusus Hak Angket terkait diaktifkannya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berstatus terdakwa, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gerindra menduga ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat 1 dan ayat 3.
“Kita ingin menguji sebuah pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam hal ini, yang tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.
Selain adanya pelanggaran UU, Fadli juga menyebut ada yurisprudensi terkait masalah kasus pemberhentian gubernur yang berstatus terdakwa. Apalagi kata Fadli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pernah menyatakan akan memberhentikan Ahok.
“Terkait dengan janji Mendagri kepada media beberapa waktu itu, dia mengatakan ‘akan memberhentikan kalau sudah masa cutinya’. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saya kira ini yang menjadi masalah dan ini (usulan hak angket) akan segera kami tandatangani,” ujar Fadli.
Setelah penandatanganan oleh sejumlah anggota Fraksi Gerindra, Fadli mengatakan juga akan berkomunikasi dengan sejumlah Fraksi lain. Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga disebut tidak menghalangi usulan angket untuk mengusut ‘Ahok Gate’ ini.
“Pak Prabowo welcome dengan inisiatif ini,” kata Fadli.
Setelah memberi pernyataan pengantar, Fadli kemudian menandatangani kertas usulan pengajuan hak angket. Langkah Fadli kemudian diikuti anggota Fraksi Gerindra yang lain.
Diketahui, jumlah anggota Fraksi Gerindra yang telah menandatangani ada 13 orang. Namun menurut Fadli jumlahnya akan bertambah untuk memenuhi persyaratan pengajuan hak angket ini.

Imigrasi Cegah 30WNI ke Luar Negri, Tanpa Jelas Tujuan dan Maksudnya

MetroBendera.com – Imigrasi Cegah 30WNI ke Luar Negri, Tanpa Jelas Tujuan dan Maksudnya “ Jakarta – Kantor Imgrasi Soekarno Hatta mencegah keberangkatan 30 warga negara Indonesia ke luar negeri. Pihak imigrasi menduga mereka akan menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno, mengatakan pihaknya mencegah 16 orang WNI yang akan berangkat ke Doha, Qatar, tadi pagi, 12 Februari 2017.

“Pencegahan ini dilakukan karena mereka tidak dapat menjelaskan secara tegas dan jelas maksud dan tujuan ke Timur Tengah,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Ahad, 12 Februari 2017.

Dari 16 WNI itu, sebagian besar berasal dari Jawa Barat. Satu orang berasal dari Sumbawa. Mereka rencananya terbang ke Doha dengan penerbangan Qatar Airways pada pukul 07.45.

Sebelumnya, pihak imigrasi juga mencegah keberangkatan 11 WNI yang hendak menuju Malaysia. Mereka rencananya akan terbang ke Malaysia pada Sabtu, 11 Februari 2017, menggunakan penerbangan AirAsia Ak387 pada pukul 20.50. “Kesebelas paspor telah di STP (surat tanda penerima) oleh Bidang Wasdakim Kanim Soeta (Soekarno-Hatta),” kata Agung.

Simak pula: Enam Tenaga Kerja Ilegal di Bekasi Dideportasi ke Cina

Hanya selang jam setelah mencegah 11 WNI itu, kantor imigrasi kembali menahan keberangkatan tiga orang WNI asal Jawa Timur. Mereka berencana ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menggunakan penerbangan Ethihad Airways.

Agung mengatakan saat ditanyai, para WNI itu tak dapat menjelaskan alasan kepergian mereka. “Kondisi ini membuat mereka rentan menjadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dan dieksploitasi di luar negeri,” kata dia.

Pencegahan ini, kata dia, adalah bagian dari upaya perlindungan. “Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya TKI bermasalah di luar negeri dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada WNI yang akan bekerja di luar negeri,” kata Agung.

Berita Duka Cita, Mantan Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim Meninggal

MetroBendera.com – ” Berita Duka Cita, Mantan Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim Meninggal ”  Padang – Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim meninggal di usianya 74 tahun. Jenazahnya akan dimakamkan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, hari ini, Ahad, 12 Februari 2017.

Muslim Kasim menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu, 11 Februari 2017, sekitar pukul 21.45. Dia meninggal setelah menjalani perawatan intensif selama tiga pekan di rumah sakit itu.

Jenazah mantan Bupati Padang Pariaman dua periode itu dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 09.45. Jenazah rencananya disemayamkan di rumah duka di Parit Malintanh Kabupaten Padang Pariaman.

“Jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga Gadur Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Kabag Penyelenggaran Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Zardi Syahrir, Ahad, 12 Februari 2017.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan pemerintah Sumatera Barat berduka dengan meninggalnya Muslim Kasim. Almarhum adalah salah satu putra terbaik Minangkabau.

“Beliau pamong senior. Seorang minimal mamak. Seorang tokoh masyarakat. Kami kehilangan tokoh yang baik dan tokoh yang merakyat,” ujarnya saat dihubungi Tempo Ahad 12 Februari 2017.

Almarhum merintis karirnya sebagai birokrat di lembaga negara Bulog. Ia pernah menjabat Wakil Kepala Dolog Jawa Timur pada 1992–1994. Kemudian Kepala Dolog Bali dan Kepala Dolog Sumatera Barat pada 1998–2000.

Pada tahun 2000 Muslim Kasim terpilih sebagai Bupati Padang Pariaman. Lima tahun kemudian dia terpilih kembali sebagai bupati untuk periode kedua hingga 2010. Selanjutnya, dia terpilih sebagai sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Irwan Prayitno.

Pada pilkada 2015, Muslim maju sebagai calon Gubernur Sumatera Barat berpasangan dengan mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, namun mereka kalah. Pasangan Irwan Prayitno dan mantan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, yang menang.

Koalisi Selamat MK Gelar Aksi Teatrikal Karena Khasus Suap MK

MetroBendera.com – “ Koalisi Selamat MK Gelar Aksi Teatrikal Karena Khasus Suap MK ” Jakarta – Koalisi masyarakat sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menggelar aksi teatrikal untuk menunjukkan keprihatinan terhadap situasi MK saat ini. Aksi yang digelar di tengah pelaksanaan Car Free Day itu menyoroti kasus dugaan suap di MK, termasuk hakim konstitusi Patrialis Akbar yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Harus ada upaya menyelamatkan MK. Patrialis bukan yang pertama, dulu ada Pak Akil Mochtar, yang juga dihukum di pengadilan tindak pidana korupsi,” ujar anggota koalisi, Aradila Caesar, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Februari 2017.

Aradila yang juga anggota Indonesia Corruption Watch, juga menyebutkan bahwa MK tengah diserang persoalan terkait etik. “Ingat pada 2016, Ketua MK Arief Hidayat kena persoalan etik. Persoalannya besar sekali, hakim (MK) yang punya standar moral tinggi harusnya tak tersandung kasus etik.”

Menurut dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengevaluasi lembaga peradilan, seperti MK, Mahkamah Agung. Persoalan etik dan suap di MK, kata dia, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rekrutmen anggota yang tak transparan.

“Kita tahu Pak Patrialis adalah hakim hasil seleksi yang tak transparan, tak ada pelibatan publik (dalam pemilihan), maupun check back (pemeriksaan) latar belakang, hasilnya demikian,” tutur Aradila.

Dalam aksi teatrikalnya, koalisi tersebut menampilkan seorang pria berjubah hakim sedang mengenakan pelampung. Pria tersebut pun berpose layaknya sedang tenggelam dan diselamatkan.

“Ingin kami sampaikan ke presiden, ini tanda publik memperhatikan. Kami minta presiden turun tangan langsung selesaikan akar permasalahan di MK,” kata Aradila.

Koalisi selamatkan MK itu pun mengumpulkan petisi menuntut perbaikan MK. Mereka menargetkan 20 ribu petisi, untuk kemudian dibawa ke Istana Kepresidenan dan DPR. Saat ini, kata Aradila, sudah lebih dari 11 ribu dukungan terkumpul.

MetroBendera.com menghadirkan berita berita terupdate setiap harinya, Berita Politik, Berita Perekonomian, Berita Selebritis, Berita Masyarakat, Berita Sport, Berita Kesehatan, Berita Unik dan banyak lagi yang lainnya.

Baca juga :

http://metrobendera.com/2017/02/11/rumah-daerah-lebak-dan-pendaglang-banter-terendam-banjir/
http://metrobendera.com/2017/02/11/ahok-djarot-sampaikan-terima-kasih-flashmob-bersama-relawan-pendukung/

Poling Debat Cagub DKI Jakarta: Agus 23,3%, Ahok 37.3%, Anies 35.1%

MetroBendera.com – ” Poling Debat Cagub DKI Jakarta: Agus 23,3%, Ahok 37.3%, Anies 35.1% ” Jakarta – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis elektabilitas Cagub-Cawagub DKI Jakarta. Hasilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat unggul diatas Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

Pasangan nomor urut 2 Ahok-Djarot memimpin dengan elektabilitas 37,3 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Anies-Sandiaga menempati posisi kedua dengan elektabilitas 35,14 persen.

Pasangan nomor urut 1 Agus-Sylviana di posisi buncit dengan elektabilitas 23,39 persen. Sisanya sebanyak 4,17 persen responden menyatakan tidak tahu atau undecided voters.

“Selain dengan menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini juga menggunakan simulasi kertas suara. Jadi ini untuk menekan angka undecided voters,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda di Hotel Sofyan Betawi, Jalan Cut Mutiah, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2017).

Survei digelar pada 6-10 Februari 2017 dengan metodologi multistage random sampling. Data diambil dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner . Jumlah responden dalam survei ini adalah 800 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error plus minus 3,46 persen.

Tren peningkatan elektabilitas cukup terlihat pada pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga. Sedangkan pasangan Agus Sylvi mengalami penurunan sejak survei terakhir Poltracking pada akhir Januari silam.

“Tren elektabilitas Ahok-Djarot mengalami kenaikan 7,17 persen yakni dari 30,13 persen (24-29 Januari 2017) menjadi 37,30 persen (6-10 Februari 2017). Sementara tren elektabilitas pasangan Anies-Sandiaga mengalami kenaikan 3,64 persen yakni dari 31,50 persen (24-29 Januari 2017) menjadi 35,14 persen (6-10 Februari 2017),” jelas Hanta.

“Adapun elektabilitas pasangan Agus-Sylviana mengalami penurunan 2,36 persen yakni dari 25,75 persen (24-29 Januari 2017) menjadi 23,39 persen (6-10 Februari 2017),” lanjutnya.

Pemilih Jakarta yang menyatakan tidak akan merubah pilihannya saat Pilkada 15 Februari mendatang, dalam survei ini disebut sebanyak 71,75 persen. Sedangkan yang masih akan berubah disebut sebanyak 24,11 persen. Adapun yang dapat merubah pilihan dari para pemilih galau itu salah satunya isu-isu di media sosial.

Siapapun Gubernur DKI Jakarta nanti, kita tetap harus menerima secara lapang dada walau tidak sesuai dengan harapan kita ya guys, karena pemilihan rakyat adalah pilihan terbaik dari suara terbanyak. semoga kedepannya Gubernur DKI Jakarta dapat memperbaiki lebih indah dari sebelumnya ya 🙂