Ada Dendam Pribadi ,Rizieq Tidak Salami Ahok

Metrobendera – Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Rizieq Shihab, tidak menyalami terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, dalam sidang yang berlangsung di Aula Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Februari 2017.

Dalam persidangan itu, Rizieq datang sebagai saksi ahli agama yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Di akhir keterangannya, Rizieq hanya menyalami hakim dan tim JPU.

Kuasa hukum Ahok, Humphrey R. Djemat, mengatakan adanya motif personal dalam keterangan Rizieq. “Di pengadilan saja, yang semua mata bisa melihat, gestur itu menunjukkan ada masalah pribadi. Ini bukan lagi rahasia umum, itu sudah menjadi fakta,” kata Humphrey seusai sidang penistaan agama, Selasa, 28 Februari 2017.

Motif personal itu yang dinilai Humphrey membuat keterangan Rizieq di persidangan menjadi subyektif. Di awal sidang, Humphrey dan timnya telah meminta hakim menolak Rizieq sebagai saksi ahli.

Dalam pertimbangannya, Rizieq dinilai memiliki motif personal dan sedang dalam status bermasalah karena terjerat beberapa kasus hukum. Majelis hakim yang dipimpin oleh Dwiarso Budi Setiarto menolak keberatan Humphrey dan melanjutkan persidangan.

Seusai sidang, Rizieq sendiri menyanggah memiliki masalah personal dengan Ahok. Kedatangan dirinya sebagai saksi ahli, kata dia, merupakan permintaan dari penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan dengan persetujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Saya datang bukan karena persoalan Ahok dan Habib Rizieq, antara Ahok dengan FPI, Ahok dengan GNPF MUI. Enggak. Ini persoalan pidana antara Ahok dan negara,” katanya. Ia mengatakan siap datang sebagai saksi ahli, bahkan jika terdakwanya bukan Ahok.

DPR Berharap Kunjungan Raja Salman Bukan Hanya Seremonial Semata

Metrobendera – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan menilai kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, bisa memberikan manfaat untuk kedua negara.
Taufik tidak ingin acara pertemuan bilateral hanya seremonial semata.

“Saya berharap, kunjungan Raja Salman ini bukan sekedar seremonial belaka. Apalagi sekedar menggelar karpet merah untuk penguasa Arab tersebut,” ujar Taufik, Senin (27/2/2017).Taufik pun percaya Indonesia bisa mendapatkan banyak hal positif dari kunjungan kenegaraan Raja Salman khususnya di sektor ekonomi.

Apalagi rombongan Raja Arab akan beberapa 10 Menterinya dan ratusan pengusaha
“Saya yakin, Indonesia akan memperoleh manfaat besar dari kunjungan ini,” ungkap Taufik.

Taufik menambahkan melalui kunjungan kenegaraan tersebut, posisi Indonesia di hubungan internasional semakin terlihat baik.
Ke depannya Taufik yakin banyak negara yang semakin mengapresiasi negara Indonesia.

“Hal ini tentu saja ditujukan untuk kepentingan rakyat kita, agar Indonesia secara umum semakin memiliki posisi yang positif di mata global,” kata Taufik.Sebelumnya diketahui Raja Salman akan membawa 10 menteri dan ratusan pangeran dari Arab.

Selain itu, Raja Salman juga akan membawa dana segar sebanyak Rp 300 triliun yang rencananya untuk investasi di Indonesia.

Habibie Undang Anies-Sandiaga Makan Shabu-Shabu

Metrobendera – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara KPU DKI Jakarta di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (26/2/2017)
Mengenakan kemeja putih dan peci hitam, Sandiaga mengaku diundang panitia.

Kepada wartawan usai menghadiri rapat pleno, calon wakil gubernur nomor urut tiga ini mengaku akan bertemu dengan Presiden RI ketiga Baharudin Jusuf Habibie di kediaman pribadinya.
“Iya diundang, katanya Pak Habibie mau masak shabu-shabu, masakan Jepang di rumahnya. Jadi beliau, mau masak sendiri, dan kebetulan saya masih kerabat (Habibie),” kata Sandiaga di Hotel Sahid.

Sandiaga mengatakan, dirinya dekat dengan Habibie. Bahkan memanggilnya dengan sapaan Om Rudi.
“Jadi ya mudah-mudahan ya, beliau kita doakan ya sebagai Presiden ketiga tetap akan diberikan umur panjang dan juga terus memberikan wejangan-wejangan dan sikap kenegarawanan beliau yang perlu patut menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin muda yang sekarang lagi menghiasi peta demokrasi di Indonesia,” katanya.

Dua Sisi Kegagalan Bagi Agus Yudhoyono

Metrobendera – Kegagalan di Pilkada Jakarta bak dua sisi mata uang bagi Agus Harimurti Yudhoyono.
Kesedihan terpancar dari raut wajahnya saat menyampaikan pidato selamat bagi paslon lain yang berhasil maju ke putaran kedua tanggal 15 Februari 2017 lalu.
Tetapi dari kegagalan tersebut ia mengaku mendapat banyak hikmah dan pelajaran.

“Banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik dan pasti kegiatan sekarang tak sepadat sewaktu kampanye,” ujarnya saat membuka turnamen Asia Karate Championship SBY Cup XIV di Mahaka Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (25/2/2017).
Namun ia juga bersyukur punya banyak waktu bagi sang anak yang cukup tersita selama masa kampanye.

“Bersyukur juga jadi punya banyak waktu bersama anak. Seperti kemarin jarang akhirnya bisa antar dan jemput anak yang sudah lama tidak saya lakukan,” ujarnya.
Agus Yudhoyono sendiri mengaku masih membutuhkan waktu untuk menata kembali rencana masa depannya setelah keluar dari TNI dan gagal di Pilkada Jakarta.
“Saya akan gunakan waktu untuk konsolidasi hati agar bisa menyongsong masa depan yang cerah juga,” tutupnya.

Wi – Fi bernama Al-Midah , Ahok-Djarot dilaporkan Ke Polisi

Metrobendera – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. Laporan kali ini menuding Ahok-Djarot melakukan penodaan agama karena mengusulkan Wi-Fi gratis bernama Al-Maidah.

Pelapornya adalah Damai Hari Lubis, seorang pengacara. Dalam berkas bernomor LP/208/II/2017/Bareskrim itu, dia melaporkan Ahok dan Djarot dengan sangkaan penodaan terhadap ayat suci Al-Quran Al-Maidah ayat 51 dan pelanggaran terhadap Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Lubis mengatakan dia melaporkan Ahok berdasarkan rekaman video yang menampilkan Ahok dalam sebuah rapat, yang mengusulkan jaringan Wi-Fi gratis diberi nama Al-Maidah. Sedangkan Djarot terseret hanya karena dia tertawa dalam video itu.

Lubis menyayangkan karena dalam video itu, Ahok kembali memperolok Surat Al-Maidah. “Kami membawa alat bukti video YouTube,” kata Lubis saat dihubungi Tempo. Dia menduga video itu direkam saat Ahok-Djarot rapat di Balai Kota Jakarta. Lubis meminta polisi memproses laporannya ini.

Saat ini, Ahok sedang menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama karena pernyataannya tentang Surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu.

Putaran Kedua , Anise-Sandi Didukung Forum Ulama

Metrobendera – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menghadiri pertemuan dengan Forum Ulama dan Habaib (Fuhab) di Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut Ketua Fuhab Jakarta, Kiyai Haji Sukron menyatakan dukungan pada pasangan ini.

Dalam pertemuan tadi mereka membicarakan pergerakan bersama di putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta nanti. ” Sekarang di putaran kedua Fuhab menegaskan untuk mendukung nomor tiga, dan akan bekerja bersama sama untuk itu,” ujar Anies, Kamis, 23 Februari 2017.

Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, Anies mengharapkan hasil yang optimal dalam pilkada putaran kedua nanti. “Selama ini sudah bekerja dan alhamdulillah menunjukkan hasil, insya Allah dengan bekerja bersama bisa lebih optimal, ekspektasinya akan lebih tinggi,” jelas Anies.

Menurut Anies, semua dukungan yang diberikan padanya dan Sandiaga merupakan hal yang penting. “Semua komponen warga jakarta itu kita temui kita ajak kerja bersama, bukan satu atau dua komponen, Anda bisa lihat sendiri tiap hari berbeda beda, semuanya penting, semuanya jadi bagian kerja bersama kita,” katanya.

Ketua Tim Pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Nachrowi Ramli, juga hadir dalam pertemuan tersebut. “Tadi juga sama sama anggota tim dari Pak Nachrowi, ini pertemuan pertama, lalu akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis di tingkat tim nanti, pada pertemuan teknisnya nanti didiskusikan lebih jauh,” kata Anies.

Anies menjelaskan hadirnya Nachrowi dalam pertemuan tersebut bukan lantaran pertemuan antara pasangan Anies-Sandiaga dan Agus-Sylvi. “Ini bukan pembicaraan dengan parpol, yang parpol ada pembicaraan sendiri, ini dengan warga, relawan-relawan,” ujarnya.

Panglima Gatot Bertemu Petinggi Militer USA Bahas Intelejen

Metrobendera – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menerima kunjungan resmi Commanding General United States Army Pasific, Jenderal Robert Brown, dalam penguatan kerja sama militer Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Gatot sempat menekankan pentingnya pertukaran informasi intelejen kedua negara.

“TNI harus berkerja sama dengan AS tentang penanganan terorisme, terlebih saat ini kelompok milisi ISIS telah menyebar keluar wilayah, termasuk wilayah Asia Tenggara,” kata Gatot saat bertemu Brown di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 21 Februari 2017.

Menurut Gatot, terdapat dua jalur ekonomi utama yang rawan terusik oleh aksi terorisme, yaitu jalur Selat Malaka dan Selat Sulawesi.Hubungan militer kedua negara, khususnya soal pertukaran intelejen diperlukan untuk mengatasi kerawanan di jalur tersebut.

Gatot pun sempat membicarakan kerja sama di bidang pendidikan, yang juga dalam rangka memperkuat hubungan militer kedua negara. “Ada lebih banyak pertukaran personel TNI untuk mengikuti pendidikan, baik militer maupun lembaga lainnya di AS,” ujarnya.

Tak lupa dia menyampaikan apresiasi atas bantuan alat utama sistem pertahanan yang sempat diberikan AS pada Indonesia. Saat ini Indonesia menggunakan pesawat tempur F-16 dan Helikopter Apache AH-64 yang diproduksi oleh AS.

Pengalaman Indonesia menggunakan sejumlah alutsista asal AS, ujar Gatot, telah mendorong Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono untuk membeli helikopter angkut jenis Black Hawk.

Brown memastikan bahwa pengadaan helikopter Aphace dan Black Hawk untuk Indoensia itu nihil masalah, karena telah memperoleh persetujuan dari pihak AS. “Saya yakin bahwa dukungan yang diberikan merupakan kerja sama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Dia memandang bahwa pertemuan dengan Gatot sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan Pasifik.

Brown berujar bahwa Indonesia menduduki tempat khusus di AS. Menurut dia kerja sama unsur militer AD, Angkatan Laut dan Angkatan Udara kedua negara akan terus berjalan. “Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada TNI atas dukungan penuh dalam berbagai hal dan pelaksanaan Latihan Bersama (Latma) seperti Garuda Seals.”

Brown pun mengapresiasi kerja sama militer Indonesia-AS pada misi perdamaian dunia. Ada juga dorongan untuk memperkuat kerja sama bidang lainnya, seperti pertukaran ahli lintas bidang (Subject Matter Expert Exchange-SMEE).

Partai Pro Ahok Minta Hormati Proses Hukum

Metrobendera – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Dwi Ria Latifa mengatakan umat Islam sebaiknya tidak mengeluarkan ancaman ihwal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Ucapan semacam itu, Dwi khawatir dapat menimbulkan kelompok menekan aparat penegak hukum.

“Sehingga, yang akan terjadi adalah hukum rimba,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan massa 212 jilid II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Latifa mengatakan, partainya memang merupakan partai pendukung Basuki alias Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Tapi bicara soal hukum, ujar dia, semua pihak harus menghormati dan menunggu hingga putusan inkracht. “Siapapun itu,” ucap dia.

Terkait pengaktifan kembali Ahok, Ria menjelaskan saat ini sebagian anggota DPR tengah mengajukan hak angket dan akan segera dibawa ke sidang paripurna. Menurut dia, disetujui atau tidak hak angket itu, harus dihormati.

Terkait tuntutan massa agar DPR memerintahkan pengadilan untuk menahan Ahok, Ria menganggap hal itu sebagai sebuah intervensi. DPR, kata dia, tidak bisa melakukan itu. “Ketika satu proses hukum berjalan, tidak ada yang boleh intervensi,” kata dia.

Sementara itu, politikus Partai NasDem Akbar Faisal menuturkan partainya juga pendukung Ahok. Tapi, soal hukum, dirinya menegaskan akan melakukan apapun agar hukum ditegakkan. Akbar mengatakan, aspirasi dari para ulama dan massa 212 ini merupakan pengingat bagi bangsa bahwa ada hal yang harus diselesaikan.

“Pimpinan, apa yang disampaikan warga kita ini harus didengarkan berdasarkan sumpah kita,” tutur dia.

DPR Janji Teruskan Tuntutan Aksi 212 Ke Presiden

Metrobendera = Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesetyo menemui massa aksi 212 ditemani Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PDIP Tri Medya dan Mulfahri dari Fraksi PAN di depan gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Selasa siang, 21 Februari 2017. Di depan massa, ia menyatakan DPR siap menampung aspirasi pengunjuk rasa untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Bambang Soesetyo hadir bersamaan dengan keluarnya delegasi perwakilan pengunjuk rasa aksi 212. “Saya membawa Ketua Komisi III DPR Bambang Soesetyo,” ucap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath.

Khaththath menjelaskan, perwakilan massa diterima dengan baik oleh Komisi III DPR. Dalam pertemuan selama satu setengah jam, kata Khaththath, masih kurang lama karena masih banyak yang belum dibicarakan. Al Khaththath mengaku harus menemui massa, mengingat Rizieq Syihab juga datang ke DPR.

Saat menemui massa, Bambang Soesetyo menjelaskan bahwa tuntutan aksi 212 telah ditampung dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi. “Pertama, tuntutan menonaktifkan Ahok serta menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan mahasiswa,” ujar Bambang.

Saat Bambang menjelaskan tuntutan akan ditampung, massa berteriak “buktikan” berkali-kali.
Bambang juga mengatakan akan bertemu dengan Kapolri untuk membahas tuntutan tersebut.

Setya Minta Tertib Untuk Para Demonstran Di Depan Gedung MPR-DPR

Metrobendera – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta demonstran 212 jilid II di depan gedung MPR-DPR berlaku disiplin. Pasalnya, masyarakat Jakarta menginginkan suasana tetap aman. “Masyarakat berharap mereka yang bekerja tetap aman dan tenang,” kata Setya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Setya juga meminta demonstran menyerahkan perkara penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada proses hukum. “Masalah hukum, kita percayakan semua kepada mekanisme hukum.”

Masalah Basuki alias Ahok, kata Novanto, harus dibedakan antara persoalan hukum dan politik. Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan massa Aksi 212 agar tidak terpancing urusan politik. “Kami harap semuanya bisa memilah-milah, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan karena kami percayakan kepada aparat hukum.”

Ribuan orang yang dimotori Forum Umat Islam diperkirakan akan memadati depan gedung MPR-DPR. Mereka menuntut Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Demonstran juga mendesak agar proses hukum terhadap pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Syihab, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir, dan juru bicara FPI Munarman dihentikan.

Sementara itu, perwakilan dari massa yang dipimpin Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath saat ini bertemu dengan Komisi Hukum DPR. Pertemuan ini seperti yang disepakati saat beberapa delegasi bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kemarin.