Ahmad Dhani Resmi Jadi Tersangka atas Kasus Penghinaan Presiden RI

Ahmad Dhani Resmi Jadi Tersangka atas Kasus Penghinaan Presiden RI

pembelaan-ahmad-dhani-dituding-hina-jokowi-sampai-dilaporkan-polisi

Metrobendera.com – “Kami ingin sampaikan perkembangan proses pelaporan kami soal penghinaan presiden oleh Ahmad Dhani. Kami baru saja bertemu penyidik. Penyidik menyampaikan bahwa sudah ada beberapa saksi yang diperiksa dan agaknya sudah akan rampung. Kami juga menambahkan bukti-bukti,” ujar Ketua Umum LRJ Riano Oscha, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/11).

Ia berharap, penyidik bisa segera memanggil Ahmad Dhani dan menetapkannya sebagai tersangka.

“Saya kira besok atau lusa Ahmad Dhani akan dipangil penyidik, karena saksi-saksi belasan orang sudah rampung (diperiksa), dan kami sudah menambahkan bukti-bukti baru yang sangat akurat. Artinya tidak seperti yang disampaikan Ahmad Dhani bahwa ada pemotongan-pemotongan video. Videonya utuh. Kita harapkan tidak lama lagi Ahmad Dhani segera ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, bukti-bukti yang disampaikan kepada penyidik antara lain transkip orasi Ahmad Dhani dan rekaman video utuh dari awal sampai akhir tanpa ada penyuntingan atau pemotongan.

“Kami serahkan bukti-bukti baru lagi. Ada beberapa versi rekaman. Jadi kontennya sama, tapi angle-nya beda. Maksudnya biar tidak ada keraguan. Kan dia (Ahmad Dhani) bilang dipotong,” katanya.

Ia mengungkapkan, Ahmad Dhani memainkan logika dan kata-kata dalam orasinya.

“Tapi saya kira masyarakat kita tidak bodoh, sudah pintar. Apalagi pihak aparat. Dia mau menghindar dari delik hukum, namun saya kira tidak bisa. Karena dia bilang tidak boleh tapi dia sampaikan. Sudah jelas sekali motifnya. Dari gestur, dari kata-kata segala macam, dia mainin intonasi, “Ingin saya katakan presiden an****, tapi tidak boleh.” Kata tidak bolehnya pelan kan. Jadi dia mau main kata-kata untuk menghindari delik hukum,” jelasnya.

Menurutnya, pasal yang dilaporkan bukan merupakan delik aduan. Sehingga, pihaknya bisa membuat laporan terkait dugaan penghinaan terhadap penguasa.

“Pasal 207 KUHP, itu bukan pasal tentang penghinaan presiden seperti di MK ya. Tapi ini delik biasa, bukan delik aduan. Itu tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Ancamannya satu tahun enam bulan. Kami harapkan, karena negara kita negara hukum, ini tidak menjadi preseden buruk. Warga negara harus hati-hati. Apalagi ada motif-motif politik yang dilakukan Dhani. Supaya ini pembelajaran buat Ahmad Dhani,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, LRJ melaporkan Ahmad Dhani terkait dugaan penghinaan terhadap presiden, ke SPKT Polda Metro Jaya, Senin (7/1).

LRJ menilai Ahmad Dhani telah melecehkan dan menghina presiden dengan menyampaikan ucapan yang tidak senonoh pada saat berorasi dalam aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jumat (4/11) lalu.

Laporan yang dibuat LRJ dan Projo tertuang dalam laporan polisi bernomor, LP/5423/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tertanggal 7 November 2016, terkait dugaan pelanggaran Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa.

Sutan Bhatoegana Menghembuskan Nafas Terakhir

Sutan Bhatoegana Menghembuskan Nafas Terakhir

220px-sutan_bhatoegana_demokrat

Metrobendera.com – Kabar duka datang dari Sutan Bhatoegana. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat itu mengembuskan napas terakhir.

“Iya benar, Pak Sutan meninggal,” kata Kasubag Humas Ditjen PAS Akbar Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2016).

Menurut Akbar, Sutan meninggal di RS BMC Bogor sekitar pukul 08.00 WIB. Sutan memang dirawat di sana beberapa hari ini.

“Semoga khusnul khotimah,” imbuh Akbar.

Sutan menderita penyakit kanker hati sebelum meninggal dunia. Dia sebelumnya dirawat di suite room nomor 223 RS BMC Bogor.

Sebelumnya santer mengenai kondisiSutan Bhatoegana, politisi Partai Demokrat. Beredar foto juga terpidana kasus korupsi pembahasan APBN 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu, ia nampak mengenaskan dengan kondisi tubuh yang kurus dan lemah.

“Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Sutan Bathoegana pada hari ini, sekitar pukul 08.00 WIB di Bogor,” kata Akbar Hadi saat dikonfirmasi.

Menurut Akbar, Sutan menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit BMC Bogor, Jawa Barat. Sebelum di BMC, Sutan sempat dirawat di RS Hermina Bandung, kemudian dipindahkan ke RS Medistra, Jakarta Selatan, sekitar dua hingga tiga pekan.

Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Max Sopacua yang sempat menjenguk Sutan beberapa waktu lalu mengatakan, selain karena kanker hati, secara psikologis Sutan juga tampak tertekan karena harus menjalani hukuman 12 tahun penjara.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR itu terlibat kasus suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2013 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kapolri Taruhkan Jabatan di Kasus Ahok

Kapolri Taruhkan Jabatan di Kasus Ahok

Kapolri Taruhkan Jabatan di Kasus Ahok

MetroBendera.com – Kasus Ahok sampai saat ini masih di proses oleh kepolisian Republik Indonesia. Kepala kepolisian RI Jendera Polisi Tito karnavian di sebut-sebut mempertaruhkan jabatannya dalam memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki T purnama alias ahok.

Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono mengakui , kasus ini di perlakukan secara khusus. Sehingga semua pihak bisa secara terbuka sejauh mana proses penanganannya.

” Tapi yang jelas rekan-rekan ketahui, bahwa penyidik Polri menyampaikan kasus ini, taruhannya adalah jabatan Kapolri, jadi kasus ini bukan kasus sembarangan, ” ujarnya di Jakarta, 18 November 2016.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, mengatakan, kasus ini dinaikkan menjadi penyelidikan supaya transparan. Salah satu proses hukum yang paling transparan menurut Tito ada di tingkat pengadilan.

Dan menurut kabar juga dalam menangani kasus ini, kepolisian sudah melanggar aturan. Yaitu melakukan proses penyidikan kepada seorang pasangan calon wakub yang masih dalam masa kampanye.

“Kemudian yang perlu diketahui, kasus-kasus paslon dalam masa kampanye, beberapa Kapolri terdahulu, Kapolri Jenderal Sutarman kemudian Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan TR (Telegram Rahasia). Dalam hal paslon yang akan mengikuti pemilihan, kemudian mendapatkan laporan atau tuduhan terkait dugaan pidana, dalam penyelesaiannya menunggu hingga proses pilkada selesai akan ditindak lanjuti,” jelasnya.

Kemudian yang perlu di ketahui dugaan penistaan agama ini di nilai sangat mendesak.Sehingga pada akhirnya, kapolri terpaksa melanggar aturan tersebut dan membuat proses kasus ini di percepat.

” Beliau bilang ‘ itu saya langgar dengan diskresi saya’ . Kepolisian dalam hal ini penyidik tidak mau terlibat politik praktis, karena nanti dikhawatirkan ada yang menyalahgunakan momen ini,” ucapnya.

Tito mengatakan, setelah kasus ini ada di persidangan, majelis hakim yang akan menilai ada tidaknya pidana dalam kasus itu.

“Kita serahkan kepada hakim yang akan memutuskan, oleh karena itu tim sepakat naikkan perkara itu menjadi penyidikan dan mempercepatnya,” ucapnya.

Tito menambahkan, dalam gelar pekara kemarin, Presiden Jokowi minta kasus ini dilakukan secara transparan dan dapat ditonton seluruh warga Indonesia. Tapi hal itu tidak mungkin, karena proses gelar perkara di kepolisian bersifat rahasia.