SBY Presiden Paling Licik Sepanjang Sejarah Indonesia

SBY Presiden Paling Licik Sepanjang Sejarah Indonesia

 

susilo-bambang-yudhoyono

 

Metrobendera.com – Seharusnya kita, rakyat Indonesia pendukung pilkada langsung sadar bahwa ketika SBY melalui akun YouTube-nya, pada Minggu, 14 September 2014 menyatakan sikapnya bahwa dia (tentu saja otomatis Partai Demokrat) telah mengambil sikap untuk mempertahankan pilkada langsung, karena itulah yang sangat diinginkan rakyat, sesungguhnya dia sedang mengulangi taktiknya membohongi parpol-parpol pendukung pilkada langsung (PDIP cs), dan terutama kita, rakyat Indonesia. Parpol-parpol sebesar PDIP saja bisa diperdayai, apalagi rakyat biasa.

Taktik yang sama sebetulnya pernah SBY lancarkan ketika menjelang Pilpres 2014, yaitu dalam beberapa pernyataannya yang memberi indikasi kuat bahwa pihaknya tidak bakal mendukung dan memilih Prabowo-Hatta.

Hal itu tercermin antara lain dengan pernyataannya bahwa dia tidak akan memilih calon presiden yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Meskipun tidak menyebutkan nama, jelas yang dimaksudnya adalah Prabowo Subianto.

Karena ketika itu SBY menyampaikan pernyataannya itu disertai dengan sindirannya ada calon yang manifesto politik parpol-nya ingin UUD 1945 dikembalikan seperti sebelum amandemen, dan anti terhadap investor-investor asing yang dikatakan telah menguasai Republik ini. Hanya Gerindra-lah yang mempunyai manifesto politik sepert itu.

Di lain kesempatan SBY juga menyatakan bahwa Partai Demokrat memutuskan netral, artinya tidak berkoalisi dengan PDIP/Jokowi, maupun dengan Gerindra/Prabowo. Faktanya, para petinggi dan kader Demokrat dalam sikapnya berpihak kepada Gerindra/Prabowo, dan dibiarkan. Mungkin diam-diam diapun bersikap yang sama. Bahkan saat pencoblosan, mungkin SBY memilih Prabowo.

Mundur lagi ke belakang, putusnya hubungannya dengan Megawati, berawal dari ketidakjujuran SBY ketika ditanya Megawati yang waktu itu menjadi atasannya (Megawati presiden, SBY menteri), menjelang Pilpres 2004. Waktu itu lebih dari sekali Megawati meminta konfirmasi kepada SBY, apakah benar diaakan ikut mencalonkan diri sebagai presiden. SBY menjawabnya, tidak. Ternyata, diam-diam dia sedang menyusun strateginya untuk mencalonkan diri di Pilpres 2004, bersaing dan berhasil mengalahkan Megawati.

Ketika itu strategi yang dijalankan SBY adalah strategi mengambil hati rakyat Indonesia, yang dilakukan dengan menempatkan dirinya sebagai korban yang dizalimi Megawati. Mayoritas pemilih di Pilpres 2004 itu berhasail diperdayai, sehingga memilihnya, dan dia menang.

Sejak itu SBY berkali-kali menggunakan strategi sebagai “korban yang zalimi”, sasaran teroris, dan lain-lain, untuk mendapat simpatik dari publik, tetapi lama-kelamaan sudah tidak mempan lagi. Karena rakyat jenuh dan mulai muak dengan taktik yang terus diulang-ulang itu. Strategi itu menjadi bumerang baginya, setiap kali dia curhat ke publik, bukan simpatik yang didapat, melainkan antipati dan kecaman.

Saya pernah mengkritik sikap Megawati yang ngotot tidak mau berdamai dengan SBY, dari 2004 sampai sekarang, ternyata Megawati benar, saya keliru. SBY memang sosok yang tidak bisa dipercaya. Orangnya kelihatan saja lembut dan bijak di depan, tetapi di belakangnya sebaliknya.

Puncak dari sikapnya ini ditunjukkan menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden. Dengan mewariskan kembalinya sebagian kekuatan Orde Baru melalui Pilkada tidak langsung.

Seharusnya memang sejak awal kita tidak percaya dengan SBY dalam hal RUU pilkada ini. Karena sejak awal, bukankah SBY-lah inisiator dari hasrat untuk mengubah sistem pilkada langsung oleh rakyat menjadi kembali pilkada oleh DPRD?

Karena Kader Demokrat Selalu Kalah di Pilkada

Inisiatif SBY itu berawal dari Juni 2012. Kemungkinan besar inisiatif SBY itu didasarkan kepada kekhawatirannya bahwa di hampir semua pilkada langsung, kader-kader Demokrat selalu kalah. Hal ini diyakini sebagai dampak dari tertangkapnya mantan bendahara DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pada 7 Agustus 2011, setelah dinyatakan buron oleh KPK sejak April 2011. Tertangkapnya Nazaruddin dengan “nyanyian mautnya” berhasil menyokot petinggi-petinggi lainnya di Demokrat. Satu persatu petinggi Demokrat, ditangkap dan dipenjarakan KPK. Akibatnya, kredibilitas Demokrat terjun bebas di mata rakyat. Dampaknya hampir di semua pilkada, kader (yang didukung) Demokrat kalah.

Semakin khawatir dengan fenomena ini, yang memunculkan ide SBY untuk berinisiatif mengajukan perubahan UU Pilkada tersebut. Dengan dasar pertimbangan, di pilkada langsung, semakin tipis kader Demokrat bisa menang, karena rakyat sudah tidak percaya lagi kepada mereka. Rakyat tidak bisa diatur. Tetapi, kalau di DPRD, pasti semua itu bisa diatur.

Ketika mengajukan inisiatif dan naskah akademik RUU Pilkada yang isinya pilkada diubah menjadi melalui DPRD, pada 6 Juni 2012, semua parpol, termasuk Gerindra cs menolaknya. Dalam rentang waktu pembahasan RUU tersebut selama dua tahun ini, pemerintah dua kali mengubah usulannya. Awalnya mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD, bupati/walikota dipilih langsung. Berubah menjadi sebaliknya, gubernur dipilih langsung, bupati/walikota dipilih oleh DPRD.

Setelah Prabowo kalah di Pilpres 2014, yang dikuatkan oleh MK pada 21 Agustus 2014, Gerindra dan parpol-parpol pendukungnya yang bergabung di Koalisi Merah Putih tiba-tiba berubah sikapnya 180 derajat. Mereka segera memanfaatkan RUU Pilkada tersebut dengan mendukung semua kepala daerah harus dipilih oleh DPRD.

Tentu saja dengan maksud dan strategi politik tersembunyi terhadap pemerintahan Jokowi-JK, mengepung Jokowi dari seluruh daerah, melemahkannya, bilamana perlu melengserkannya di tengah jalan. Amien Rais pernah mengutarakan agendanya untuk dalam satu tahun akan melengserkan Jokowi.

Strategi Licik SBY

SBY sebenarnya diam-diam sangat senang, karena KMP malah mendukung lebih dari apa yang diainginkan, yaitu bukan hanya gubernur, atau bukan hanya bupati/walikota, tetapi dua-duanya, yaitu gubernur dan bupati/walikota harus dipilih oleh DPRD.

Tetapi, seiring dengan itu pula, semakin besar pula penolakan dari rakyat terhadap pilkada tidak langsung. Tentu, SBY tidak berani terang-terangan menentang kehendak rakyat itu, mengingat citranya selama 10 tahun menjadi presiden relatif cukup baik. SBY adalah sosok yang sangat mementingkan pencitraan, dia tentu tak mau citranya rusak di mata rakyat, tetapi itulah yang kini terjadi.

SBY sangat pintar menyembunyikan perasaan sebenarnya, sambil diam-diam menyusun strategi baru, bagaimana caranya untuk tetap bisa tampil dengan pencitraan sebagai presiden yang perduli terhadap aspirasi rakyat banyak, tetapi bersamaan dengan itu mendukung pilkada tidak langsung.

Pada Minggu, 14 September 2014 itu dimulailah strategi dan sandiwara politik itu. Dengan memanfaatkan akun YouTube-nya, “Suara Demokrasi”, SBY menyatakan bahwa dia mendukung untuk mempertahankan Pilkada langsung oleh rakyat. Alasannya secara historis, pilkada langsung sudah sangat sesuai dengan aspirasi rakyat.

Sandiwara dilanjutkan oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, yang melalui konferensi persnya beberapa hari setelah pernyataan SBY itu, menyatakan mendukung sepenuhnya pilkada langsung, dengan embel-embel pilkada langsung dipertahankan dengan sepuluh perbaikan yang harus dilakukan.

Setelah itu, tibalah permainan sandiwara puncak digelar. Tempatnya di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta Pusat, waktunya, Kamis, 25 September – 26 September 2014 dini hari, melalui penyampaian pendapat oleh fraksi-fraksi, perdebatan dan lobi-lobi yang alot dan melelahkan.

Dalam penyampaian pendapatnya, Partai Demokrat menyatakan mendukung mempertahankan pilkada langsung tetapi harus dengan syarat mutlak, yaitu DPR harus setuju dengan 10 syarat yang disebutkan itu.

Padahal sebelumnya 10 syarat itu tidak pernah disinggung, apalagi sebagai syarat mutlak. Dengan usulan Demokrat itu, maka akan terdapat tiga opsi, yaitu opsi pilkada tetap langsung oleh rakyat, pilkada tidak langsung (oleh DPRD), dan ketiga pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang disampaikan Demokrat itu.

Sangat gampang ditebak, Demokrat sengaja menyampaikan 10 syarat mutlak itu, karena mereka yakin, semua fraksi, termasuk PDIP cs, pasti menolaknya. Oleh karena itu ketika juru bicara Demokrat, Benny Kabur Harman menyampaikan pendapat dan usulanya itu, dan langsung didukung sepenuhnya oleh PDIP dan PKB, tanpa dapat dicegah, spontan Benny menunjukkan ekspresi terkejut. Dia kaget luar biasa, PDIP, PKB dan Hanura malah mendukung usulannya yang diharapkan akan ditolak PDIP cs itu.

Skenario Demokrat adalah sebagai berikut, jika opsi ketiga itu disetujui untuk ikut dimajukan dalam voting, maka pasti semua anggota Fraksi Demokrat akan memilih opsi ketiga mereka ini. Jadi, tidak ada tambahan suara dari Demokrat untuk opsi pertama. Perhitungan Demokrat, PDIP cs akan tidak setuju dengan opsi pilkada dengan 10 syarat mutlak itu. PDIP, PKB dan Hanura diyakini akan tetap bertahan dengan opsi pertamanya. Dengan demikian mereka pasti kalah suara dengan KMP ketika voting diadakan.

Maka itu Benny spontan kaget ketika PDIP, PKB, dan Hanura justru menyatakan setuju ikut mendukung opsi ketiga Demokrat itu. Karena. jika voting dilakukan, opsi pertama bisa saja nol suara, beralih semuanya ke opsi ketiga. Padahal aslinya SBY dan Demokrat hanya ingin opsi kedua yang menang. Maka, tidak ada jalan lain, selain plan B dilaksanakan: Demokrat harus segera walkout, agar PDIP, PKB dan Hanura berhadapan sendiri dengan KMP.

Dengan demikian PDIP cs itu sudah pasti kalah. Dan, itulah yang terjadi. Maka itulah, Benny terpaksa melanjutkan sandiwara Demokrat, meskipun PDIP, PKB, dan Hanura dengan jelas-jelas menyatakan mendukung opsi ketiga itu. “Sebagai partai yang menjunjung tinggi kesantunan, kami tidak ingin keberadaan kami menjadi persoalan. … Dengan demikian, kami mengambil sikap netral dan walkout dari persidangan,” kata Benny disambut dengan tepuk tangan riuh dari fraksi-fraksi di KMP.

Karena tidak punya alasan yang tepat atas tindakan walkout itu, maka Benny asal bunyi saja, ketika ditanya wartawan, kenapa sudah didukung PDIP, PKB, dan Hanura, kok malah walkout? Kalau tidak walkout, kan pasti pilkada langsung (meskipun dengan 10 syarat) itu yang menang? Benny beralasan, dukungan ketiga parpol itu hanyalah pura-pura, lip service saja. Apa indikasinya kalau dukungan itu hanya pura-pura? Sesuatu yang sangat tidak mungkin, karena kalau PDIP cs itu hanya pura-pura mendukung, malah itu merugikan mereka sendiri, karena pasti kalah ketika voting dilakukan.

Juga, bagaimana bisa dia mengatakan khawatir keberadaan Demokrat menjadi persoalan, kalau keberadaan mereka justru sangat penting dan dibutuhkan agar opsi pilkada langsung itulah yang menang?

Kemungkinan besar, yang dimaksud Benny dengan “kerberadaan Demokrat bisa menjadi persoalan” itu ada;ah persoalan bagi KMP.

Kepastian Demokrat sedang bermain sandiwara memngkadali rakyat, diperkuat dengan tidak beraninya Syarif Hasan dan Ibas untuk melayani wawancara watawan. Kedua petinggi Demokrat itu memilih menghindar dari wartawan. Kalau tidak merasa bersalah, kenapa takut dengan wartawan? Ternyata Demokrat itu, berani berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Sudah licik, pengecut pula!

SBY Selalu Berseberangan dengan KPK

Jelaslah sudah, di penghujung masa jabatannya sebagai presiden, SBY telah berperan penting untuk mengembalikan kekuatan Orde Baru kepada rakyat, yang dulu dengan mati-matian disingkirkan oleh rakyat pada Mei 1998. Hal ini tidak sepenuhnya mengherankan, karena bagaimana pun masih ada bibit-bibit Orde Baru pada dirinya, sama dengan tokoh-tokoh penting lainnya di KMP: Prabowo Subinato, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, dan juga Amien Rais, sang reformis bunglon.

Demikian juga semakin jelas sikap SBY dan Demokrat yang sesungguh selalu bertentangan sikap dengan KPK, cocok benar dengan sikap umumnya parpol-parpol di KMP, terutama PKS, yang sebenarnya sangat ingin KPK dibubarkan.

KPK secara nyata-nyata menentang pilkada tidak langsung, karena menurut KPK berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan berbagai penyidikan kasus korupsi, justru pilkada oleh DPRD-lah yang akan semakin menyuburkan korupsi. Yaitu melalui kongkalikong kepala daerah dengan DPRD. Karena setelah terpilih dan sepanjang menjadi kepala daerah, keterikatan dan hutang budi antara kepala daerah dengan DPRD itu tetap ada. Kepala daerah akan selalu tunduk pada apa maunya DPRD, kalau tidak ingin diganggu, atau dilengserkan oleh DPRD.

Sebelumnya akhirnya opsi pilkada tidak langsung yang menang, pada Kamis (25/9) malam, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai, argumentasi bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung melakukan korupsi tidaklah tepat. Bambang mengatakan, anggota DPRD yang terjerat korupsi selama ini justru lebih banyak daripada kepala daerah.

“Berdasarkan data Djohermansyah Johan (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang. Data kita, DPRD yang kena itu sudah 3.600-an. Waduh berarti 1 tahun 300 tuh dengan jumlah kabupaten dan kota yang sama. Artinya yang paling korup DPRD-nya dong?” kata Bambang.

“Kalau kekuasaan diberikan kepada orang korup itu dengan sistem pemilihan tak langsung, selesailah. Ketemulah dua kekorupannya,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah cenderung terjadi setelah pilkada sehingga tidak berkaitan dengan proses pilkada langsung. Dia mencontohkan kasus penyuapan beberapa kepala daerah kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar untuk memenangi sengketa pilkada.

“Dari situ dapat kita simpulkan, korupsi kepala daerah tidak ada hubungannya dengan pemilihan langsung,” ujarnya. (Kompas.com)

*

Perjuangan belum selesai, saya yakin RUU PIlkada dengan sistem pilkada tidak langsung itu pasti akan segera digugat ke Mahkamah Konstitusi setelah disahkan. Dan, saya percaya MK akan lebih mendengar aspirasi rakyat daripada DPR dan SBY.

Sebagai hukumannya, kita, rakyat pendukung pilkada langsung, harus lebih tegas dan total, untuk menghukum semua parpol pendukung pilkada tidak langsung itu, dengan tidak akan memilih mereka di pemilu 2019.

SBY pasti sedang berbohong, ketika dari Washington DC, Amerika Serikat, menyampaikan kekecewaannya atas menangnya pilkada tidak langsung. Kalau sungguh-sungguh diakecewa, pasti sejak awal diatak akan pernah mengizinkan Demokrat walkout dari ruang sidang DPR itu, karena SBY pasti tahu dengan tindakan walkout itu justru memberi kemenangan kepada pilkada tidak langsung. Buktinya, SBY sama sekali tidak mempermasalahkan tindakan walkout itu. Saya percaya, kalau dikatakan walkout itu sebenarnya merupakan bagian strategi kunci dari SBY sendiri.

Dari ulasan tersebut di atas, rasanya tidak berlebihan jika saya katakan, “SBY adalah presiden paling licik yang pernah dimiliki Indonesia”.

SBY akan dicatat dalam sejarah Republik ini, sebagai presiden yang berperan penting berhasil mengembalikan sebagian kekuatan Orde Baru kepada rakyatnya melalui pilkada tidak langsung. SBY adalah “Bapak Pilkada Tidak Langsung”.

Polisi Panggil Paksa Saksi Untuk Kasus Ahmad Dhani

Polisi Panggil Paksa Saksi Untuk Kasus Ahmad Dhani

kasus-ahmad-dhani-polisi-akan-panggil-paksa-saksi-rf1

Metrobendera.com – Polisi akan menjemput paksa saksi-saksi dalam kasus Ahmad Dhani yang diduga telah melakukan pengumpatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu akan dilakukan apabila saksi-saksi itu mangkir sebanyak tiga kali.

“Panggilan itu seperti biasanya saja. Kalau sampai tiga kali tetap tak hadir, itu bisa dengan surat perintah membawa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Awi mengatakan, Polda Metro Jaya akan melakukan panggilan kedua untuk tujuh saksi kasus Ahmad Dhani yang belum diperiksa. Namun, dia belum bisa memastikan kapan surat pemanggilan kedua itu dilayangkan kepada para saksi. “Kami atur jadwalnya dahulu kapan. Nanti penyidik yang buat,” ujarnya.

Awi menyebutkan, saksi yang belum diperiksa adalah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan Panglima Komando Laskar Islam FPI Munarman. Kemudian Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Natsir, aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, R Wulandari atau Mulan Jameela, dan Ahmad Dhani.

Terkait kasus Ahmad Dhani, kata Awi, polisi baru memeriksa Eggi Sudjana sebagai saksi. Kepada penyidik, Eggi mengaku mendengar apa yang diucapkan Dhani saat demo di depan Istana 4 November lalu.

“Dia menerangkan melihat dan mendengar ucapan yang bersangkutan. Kan keterangan seperti itu yang kami butuhkan dari saksi,” katanya.

Saksi-saksi lainnya yang dipanggil juga dianggap mengetahui peristiwa yang dilaporkan oleh Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Pro Jokowi (Projo) ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, polisi juga akan memanggil saksi ahli untuk mencari adanya unsur pidana dalam perbuatan itu.

Djarot Sebutkan Kalau FPI itu Saudara

Djarot Sebutkan Kalau FPI itu Saudara

5791906a933cd-wagub-dki-jakarta-djarot-diperiksa-bareskrim_663_382

Metrobendera.com – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tidak mengetahui adanya ratusan personel kepolisian yang berjaga saat dia berkampanye di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Seperti diketahui, hari ini, Kamis 24 November 2016, Djarot mendatangi Jalan K.S. Tubun II, Slipi, Jakarta Barat terkait aktivitas kampanyenya yang tak jauh dari markas Front Pembela Islam (FPI).

“Enggak ada urusan saya. Saya enggak pernah minta-minta. Untuk ini kan urusan kepolisian, saya serahkan pada kepolisian,” kata Djarot.

Mantan wali kota Blitar itu pun mengungkapkan bahwa ia tak takut berkampanye di wilayah tersebut. Seperti diketahui, ormas Islam ini kerap kali bertentangan dengan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap telah menistakan agama.

“Tidak apa-apa. Lah wong teman-teman FPI saudara saya juga kok. Kami juga baik sama beliau-beliau, tidak ada masalah,” ujarnya.

Ditemui di lokasi, Kapolsek Palmerah Kompol Armunanto Hutahean menyebutkan, ada 219 personel kepolisian diturunkan terkait pengamanan aktivitas kampanye oleh calon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

“Protap (Prosedur tetap) saja. Aman,” kata Armunanto.

Kinerja Presiden, Jokowi Cicil Utang Negara Rp.450 Triliun dalam Waktu 10 Bulan

Kinerja Presiden Jokowi Cicil Utang Negara Rp.450 Triliun dalam Waktu 10 Bulan

jari-jokowi-5809bc51d07a61fc13236055

Metrobendera.com – Hingga akhir Oktober 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.439,78 triliun, turun tipis dibandingkan akhir September 2016, yaitu Rp 3.444,82 triliun.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (22/10), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari hingga Oktober 2016 adalah Rp 450,885 triliun, atau 93,87% dari pagu, atau yang dialokasikan di APBN.

Pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp 293,977 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 52,743 triliun atau 76,18% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 241,235 triliun atau 106,67% dari pagu APBN.

Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 156,907 triliun atau 84,84% dari pagu APBN.

Pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp 12,452 triliun (74,01% dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp 144,455 triliun (85,93% dari pagu APBN).

Kapolri Ungkap Alasan Tidak Menahan Ahok Setelah Jadi Tersangka

Kapolri Ungkap Alasan Tidak Menahan Ahok Setelah Jadi Tersangka

509939_01502314012016_tito_karnavian

Metrobendera.com – Sebagai kelanjutan aksi 4 November 2016, pihak GNPF MUI sudah mengungkapkan rencana terkait aksi kelanjutan yang akan di gelar pada 2 Desember 2016 mendatang. Di ketahui aksi kelanjutan ini di gelar buat menuntut penahan Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapal Ahok tersebut di penjara, pasca penetapannya sebagai tersangka pada 16 November 2016 lalu. Pihak kepolisian memang tidak menahan Ahok dipenjara pasca penetapan itu. Meski begitu pihak kepolisian juga juga mempunyai alasan sendiri terkait hal itu.

Ketika bersilahturahmi ke Majelis Taklim Habib Ali bin Abdurrahman Jenderal Polisi Tito Karnavian juga pernah mengungkap berapa alasan pihak kepolisian tak menahan Ahok pasca ditetapkan menjadi tersangka. Beliau sedikit memberi pencerahan pada jamaah yang datang terkait kasus Ahok yang saat ini memang jadi sorotan beragam pihak. Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam melakukan penahan terhadap orang yang berstatus tersangka ada dua faktor yang bisa dipertimbangan.

Dimana faktor tersebut adalah yang bertama faktor Objektif dan faktor subjektif. Jika dilihat dari faktor objektifitas dalam kasus ahok, seluruh saksi ahli yang menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama ini tidak bulat dalam memberikan keterangan pada pihak kepolisian dimana terjadi perbedaan pendapat antar saksi ahli. Selain itu pihak penyidik pun juga tidak bulat dalam memutuskan perkara tersebut.

 

Kemudian pada sisi subjektivitas pihak kepolisian dapat melihat dari tiga faktor yakni pertama melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak dilihat oleh pihak kepolisian pada Ahok. Ia mengungkapkan bahwa Ahok selama ini cukup kooperatif dalam kasus ini terbukti Ahok selalu memenuhi setiap penggilan yang ditujukan pada dirinya. Oleh karena itu tak mungkin jika Ahok Melarikan diri ditambah lagi Ahok sedang mencalonkan diri sebagai calon gubernur kembali, dirinya akan rugi jika melarikan diri. Akan tetapi untuk mengantisipasi pihak kepolisian hanya memberi larangna untuk pergi keluar negeri.

Tak sampai disitu saja, jika dilihat Ahok juga tak akan mengulangi perbuatan yang kini menjadi perbincangan masyarakat banyak tersebut. Oleh karena itu tak heran jika akhirnya pihak kepolisian tidak menahan Ahok pasca ditetapkan tersangka. Sementara itu untuk bukti terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut pihak Kapolri mengungkapkan bahwa telah berhasil menemukan barang bukti tersebut dimana bukti itu berupa rekaman video. Ia mengungkapkan bahwa rekaman video tersebut pun diperoleh asli bukan dari video yang diambil di Yutube atau di media sosial yang lainnya.

Buni Yani Resmi Di Tetapkan Sebagai Tersangka Kasus Ahok

Buni Yani Resmi Di Tetapkan Sebagai Tersangka Kasus Ahok

ahok-dan-buni-yani-57fef560e2afbdd41151ba48

Metrobendera.com – Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani, pengunggah ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu, sebagai tersangka.

Buni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA.

“Hasilnya pemeriksaan konstruksi hukum pengumpulan alat bukti penyidik. Dengan bukti permulaan yang cukup, Saudara BY (Buni Yani) kita naikkan statusnya jadi tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/11/2016).

Awi menyampaikan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah Buni diperiksa sebagai terlapor selama lebih kurang sembilan jam. Buni mulai diperiksa sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

“Kita sudah bisa memenuhi dari empat alat bukti. Satu keterangan saksi, dua keterangan ahli, ketiga surat, dan keempat bukti petunjuk. Karena unsur hukumnya sudah terpenuhi maka kita jadikan tersangka,” ucap dia.

 

Dalam kasus ini, Buni terancam dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Sebelumnya, Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya.

Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, mengatakan bahwa pihaknya melaporkan pemilik akun Facebook bernama Buni Yani yang diduga memprovokasi masyarakat dengan melakukan posting potongan dari video asli pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Dalam pidatonya itu, Ahok mengutip ayat suci.

Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Pencegahan Korupsi

Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Pencegahan Korupsi

presiden-jokowi-1

Metrobendera.com – Fokus dalam aksi pencegahan pemberantasan korupsi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala KSP, Teten Masduki mengungkapkan akan ada 31 aksi yang akan dilakukan guna memperbaiki peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Ease of Doing Business (indeks kemudahan berbisnis) dan juga indeks transparansi di Indonesia.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memaparkan aksi yang fokus pada pencegahan dan akan dilakukan di semua lini pemerintahan tersebut, adalah tindak lanjut dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 yang berisi strategi nasional pencegahan dan pembarantasan korupsi yang berlaku baik jangka menengah maupun jangka panjang.

“Inpres tersebut fokus hanya pada dua strategi. Strategi pertama, yaitu pencegahan dari korupsi itu sendiri karena ini bagian yang penting menurut kami yang kadang-kadang di Indonesia sering diabaikan. Kedua adalah penegakan hukum,” ungkap Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/11).

 

Kemudian, lanjutnya, dua strategi tersebut akan dijabarkan dalam tujuh fokus kegiatan yang kemudian dituangkan menjadi 23 aksi pencegahan dan delapan aksi penegakan hukum. Dengan fokus pada sektor industri ekstraktif, yaitu pertambangan. Selanjutnya, sektor infrastruktur, pola dari sektor swasta, penerimaan negara, tata niaga produk atau komoditas, BUMN, serta pengadaan barang dan jasa.

Bambang melanjutkan, fokus aksi pencegahan lebih menyasar pada perizinan penanaman modal, serta pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, akan ditekankan bahwa setiap Kementerian/Lembaga harus punya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme barang dan jasa, penyederhanaan dari proses perizinan penanaman modal.

“Terkait dengan pajak dan penerimaan negara tentunya perlu perbaikan mengenai evaluasi pertukaran data dan informasi perpajakan, membatasi transaksi tunai serta mencocokan antara data sumber daya alam dan energi dengan data base baik pajak maupun PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) nya,” paparnya.

Sementara itu, terkait pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan, aksi pencegahan akan fokus pada tata niaga terkait ekspor dan impor komoditas pangan, serta pada transparansi pendapatan dari industri ekstraktif.

“Untuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sektor swasta, kita dorong agar setiap perusahaan di Indonesia di mulai dari BUMN mempunyai sertifikasi antikorupsi atau ISO 37001, selain upaya menciptakan holding BUMN yang baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan untuk sektor politik dan reformasi birokrasi akan didorong pada pemanfaatan whistle blowing system, pengedalian gratifikasi serta akuntabilitas dari dana hibah dan bansos (bantuan sosial).

Dari sisi penegakan hukum, ungkapnya, aksi pencegahan akan difokuskan pada mekanisme ganti kerugian dan kompensasi, serta tata kelola barang sitaan dan rampasan.

Rachmawati Soekarnoputri Resmi Melaporkan Ahok ke Polda Metro

Rachmawati Soekarnoputri Resmi Melaporkan Ahok ke Polda Metro

rachmawati-soekarnoputri
Metrobendera.com – Rachmawati Soekarnoputri akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Polda Metro Jaya Jakarta, hari ini Senin (21/11).

“Senin habis zuhur (21/11). Kami akan adukan terkait dua hal yaitu mendustai pendemo dan demo bayaran,” kata Rachmawati dalam kegiatan Konsolidasi Tokoh Nasionalis di Universitas Bung Karno, Jakarta pada Minggu, (20/11).

Rachmawati dan sejumlah ormas yang hadir tidak terima dengan pernyataan Ahok dalam wawancara dengan media Australia. Menurut Ahok, kata Rachmawati, sebagaimana diberitakan media di Indonesia ada demonstran bayaran dalam aksi demo 4 November lalu. “Ahok memberikan pernyataan di depan pers Australia bahwa demonstran 4 November dibayar Rp500 ribu,” ujarnya.

 

Apalagi di antara demonstran saat itu, lanjut Rachma, hadir sejumlah tokoh nasional maupun agama. “Padahal di aksi tersebut para tokoh nasional terjun dan bergabung dalam aksi tersebut. Ini suatu penghasutan dan penghinaan,” ucapnya. Rachmawati Cs akan melaporkan Ahok yang sudah menjadi tersangka penistaan agama tersebut ke Polda Metro Jaya.

Beberapa tokoh yang turut serta mengikuti aksi demo damai 4 November 2016 di antaranya Rachmawati Soekarnoputri, Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, pemimpin Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dan pemimpin Majelis Az Zikra Arifin Ilham serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Bagaikan Film, Proses pemakaman Sutan Bhatoegana Jadi Viral Di Media Sosial

Bagaikan Film, Proses pemakaman Sutan Bhatoegana Jadi Viral Di Media Sosial

526253-putri-sutan-bhatoegana-menangis-saat-jenazah-dimasukkan-ke-liang-lahat

Metrobendera.com – Proses pemakaman Sutan Bhatoegana mantan salah seorang politisi Partai Demokrat yang dimakamkan sore kemarin (19/11), di pemakaman Giri Tama, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, menjadi viral di media sosial, lantaran pemakaman sang politisi yang dikenal melalui kalimat ngeri ngeri sedap itu dihiasi dengan hujan serta angin kencang disekitar area pemakaman.

Video proses pemakaman itu pun di unggah salah satu netizen bernama Indra Saputra di akun Facebooknya, dan langsung menjadi viral.

Video yang berdurasi kurang dari satu menit itupun, tampak terlihat keluarga korban dan warga yang ikut dalam proses pemakamannya hanya dihadiri oleh segelintir orang, diiringin dengan hujan yang sangat deras, angin kencang serta gemuruh petir yang begitu kencang.

Tak hanya itu, tenda untuk berteduh dalam pemakaman Sutan itupun terbang, ketika angin meluluh lantahkan tenda dan kursi di area sekitar makam.

Video itupun sampai hari ini sudah disebarkan oleh beberapa netizen di akun facebook dengan jumlah 145 orang dan like ratusan orang, dengan kata kata ‘Allah Akbar.. Allah Akbar… Allah Akbar… ini bukan sebuah filem tp ini adalah nyata sungguh engkau maha kuasa di atas segalanya. Ya Allah ampunilah segala dosanya. dari video ini Semoga Allah Menjadikan Kita Hamba yang Istiqamah’. (Andi Ahmad)

untuk sekedar mengingatkan kembali,Sutan Bhatoegana adalah seorang mantan politisi dari partai demokrat yang di ciduk oleh tim KPK dan di tetapkan sebagai narapadina oleh hakim dan di dakwa dengan kasus penerimaan uang tunjangan hari raya (THR) dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar 200.000 dollar AS.

Lanjutkan membaca Bagaikan Film, Proses pemakaman Sutan Bhatoegana Jadi Viral Di Media Sosial

Ahok menjadi Tersangka, Presiden Jokowi Angkat Suara

Ahok menjadi Tersangka, Presiden Jokowi Angkat Suara

presiden-joko-widodo-memaparkan-sejumlah-pencapaian-dan-rencana-program-_150812193117-115

Metrobendera.com – Presiden Joko Widodo memberi komentar tentang Basuki Tjahaja Purnama yang ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri, tentang kasus penistaan agama. Menurut Jokowi, seluruh pihak harus menghormati mekanisme hukum yang tengah ditunaikan kepolisian. ” Jangan sampai ada yang menekan-nekan. Janganlah ada yang coba mengintervensi, ” tutur Jokowi dalam acara pameran buah nusantara bertemakan Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016) pagi.

Dengan ditetapkannya Ahok jadi tersangka, tak membuat surut niat Calon Gubernur DKI Jakarta. Justru dengan ditetapkan dirinya jadi tersangka Ahok juga mengungkap terima kasih kepada pihak berwajib yang telah memproses permasalahan itu. Menurut dia hal ini yakni bentuk dari demokrasi yang baik. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka Ahok mengaku tetap akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017 lain kesempatan.

Ruhut Sitompul yang merupakan juru bicara Ahok mengatakan bahwa pihaknya akan tetap semangat menuju pilkada 2017 mendatang, pihaknya tidak akan goyah dan tidak akan menyerah, Bahkan Ruhut meyakini jika pasangan Ahok Dan Djarot akan menang satu kali putaran lagi. Dirinya juga menyebutkan bahwa pihak Ahok dan Djarot mendukung apa yang dilakukan presiden Jokowi perihal menjadikan hukum sebagai panglima.

Sebelum menjadi tersangka, Ahok sudah memiliki firasat jika dirinya bakal menjadi tersangka, Hal ini disampaikan Ahok beberapa waktu sebelum dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Kendati demikian Ahok mengakui jika dirinya akan ikhlas menerima apa yang telah diputuskan oleh polri terhadap dirinya.

Diketahui sebelumnya sesaat sebelum ditetapkannya Ahok menjadi tersangka, Presiden Jokowi menyampaikan pesan agar demo lanjutan terkait kasus Ahok tidak terjadi lagi, Kasus ini disampaikan pada pukul 08.43 WIB atau satu jam sebelum ditetapkannya Ahok menjadi tersangka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga, ada motif lain apabila massa kembali ke jalan. Menurutnya, tujuan demo mendatang tak lagi pada proses hukum Ahok.

Tak hanya Jenderal Tito Karnavian, Hal ini juga diungkap oleh Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan apabila demo masih tetap dilakukan maka ada dugaan aksi aksi yang dilakukan tersebut memiliki agenda politik lain. Melalui juru bicaranya, Jokowi menugaskan JOhan Budi agar menyampaikan kepada masyarakat supata menghormati proses hukum yang sedang berjalan.