Untuk Debat Pilkada Putaran Kedua, Hanya Cukup Sekali Saja Menurut KPU DKI

MetroBendera.com – ” Untuk Debat Pilkada Putaran Kedua, Hanya Cukup Sekali Saja Menurut KPU DKI ” – Pilkada DKI Jakarta 2017 diprediksi bakal berlangsung dua putaran mengingat hasil hitung cepat atau quick count sementara, perolehan suara dua pasangan calon teratas tidak ada yang melebihi 50 persen plus satu.

Dua pasangan teratas dari tiga kontestan Pilgub DKI adalah pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno dan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni sudah menyatakan kekalahannya dalam ajang ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan saat ini pihaknya tengah merancang peraturan kampanye putaran kedua meski hasil rekapitulasi suara Pilgub DKI belum dikeluarkan.

“Sekarang sedang kita rumuskan, ada tahapan kampanyenya. Yang pasti berbeda dengan kampanye putaran pertama. Kemarin kan blusukan kemana-mana, ada rapat umum, nanti tidak seperti itu,” ujar Sumarno, Jumat (17/2).

Dia menerangkan, proses kampanye di putaran kedua nanti tidak sama dengan putaran pertama. Yang sama hanya tetap berlangsungnya debat antar-pasangan calon. “Yang pasti ada debat, sekali saja cukup, jangan banyak-banyak,” tutup Sumarno.

Hal tersebut, menurut Sumarno, karena pada dasarnya masyarakat sudah mengetahui visi, misi, dan program para pasangan calon. Sehingga putaran kedua hanya sekadar mempertajam visi dan misi tersebut.

“Karena pada dasarnya pemilih masyarakat Jakarta kan sudah tahu visi-misi dan program paslon. Putaran kedua itu hanya penajaman visi dan misi saja,” sebutnya.

Sumarno menuturkan yang akan masuk pada putaran kedua adalah pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua. Hanya ada dua pasangan calon yang akan maju di putaran kedua.

“Pesertanya adalah calon pertama dan kedua dengan suara terbanyak. Jadi cuma dua pasangan calon yang ikut di putaran kedua,” tukasnya.

Menilai Cagub Terbaik Pimpin Jakarta Putaran Kedua Kader Demokrat

MetroBendera.com – ” Menilai Cagub Terbaik Pimpin Jakarta Putaran Kedua Kader Demokrat ”  Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan mengatakan partainya belum memutuskan secara resmi akan memberikan kepada siapa dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Belum, belum ada, tetapi yang penting AHY sudah secara ksatria mengatakan selamat kepada nomor urut dua dan tiga, yang penting itu. Sebagai negarawan yang demokratis ini kita harus terus terang,” kata Mangindaan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (17/2).

“Bahkan, kalau tidak bisa menang mau bilang apa? Itu yang paling penting, soal suara mau ke mana, itu saya kira belum ada keputusan dan tidak perlu dirisaukan. Karena itu orang akan lihat lebih banyak kepada figur (calon),” tambahnya.

Bagaimana pendapat pribadi Mangindaan mengenai pilihan kader-kader pada putaran kedua?

“Kalau menurut saya dibebaskan saja, kemampuan masing-masing pribadi menilai siapa yang pas untuk jadi, lebih pas. Dua-dua pas, semua pas tetapi yang lebih pas mereka akan menilai sendiri,” ujarnya.

Bagaimana dukungan yang diberikan kader dan simpatisan Demokrat ke pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan – Sandiaga Uno?

“Belum ada arahan dari dewan pembina, dan hanya segelintir kader partai yang dukung Anies-Sandi,” tandas wakil ketua MPR RI itu.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, apabila Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran, tidak akan ada masa kampanye pasangan cagub-cawagub seperti putaran pertama. Kampanye yang ada hanyalah penajaman visi dan misi yang diselenggarakan oleh KPU DKI.

“Dasarnya pemilih kan sudah mengetahui visi, misi, dan program para calon. Jadi, putaran kedua hanya penajaman visi misi dan akan kami selenggarakan debat satu kali lagi,” ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Rabu (15/2/2017) malam.

Selain debat tersebut, pasangan cagub-cawagub maupun timnya dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Sumarno mengatakan, tidak ada blusukan cagub-cawagub, pemasangan atribut kampanye, hingga rapat umum pada putaran kedua.

 

Menagih Janji Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi Cassie Victoria

MetroBendera.com – ”   Menagih Janji Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi Cassie Victoria ” Pengusutan kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih utang (Cessie) PT Adyesta Ciptatama (AC) di Bank BTN pada BPPN kepada PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) oleh Kejaksaan Agung maju mundur. Dua tahun sudah kasus ini disidik dan Kejaksaan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Namun dari empat tersangka tersebut tiga tersangka dinyatakan buron. Kendati demikian Kejaksaan Agung selama ini mengaku bukan kendala menuntaskan kasus ini. Bukti-bukti dugaan keterlibatan tersangka cukup kuat.

Ketiga tersangka yang hingga kini masih buron yakni Haryanto Tanudjaja (Analis Kredit BPPN), Suzana Tanojo (Komisaris PT Victoria Sekuritas Insonesia-VSI) dan Rita Rosela (Direktur PT VSI). Sementara tersangka lain mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) Syafruddin Temenggung telah diperiksa penyidik.

“Kami mau in absentia (untuk ketiga buronan ini),” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Fadil Zumhana, Minggu (12/2).

Rencana menyidangkan secara in absentia telah lama digaungkan oleh Kejaksaan Agung. Namun langkah hukum tersebut belum juga dilaksanakan. Disoal kapan akan dimajukan ke pengadilan, Kejaksaan Agung hanya menjawab diplomatis.

“Tunggu saja, tim penyidik tengah rampungkan berkasnya,” kata Fadil.
Pasal 196 dan pasal 214 KUHAP mengatur in absentia untuk Acara Pemeriksaan Cepat. Persidangan in absentia secara khusus juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didorongnya sidang in absentia bukan tanpa dasar. Dalam perkara korupsi, sidang in absentia pernah dilakukan Kejaksaan Agung saat menyeret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI). Para terpidana pengemplang BLBI ini divonis bersalah.

Kasus ini mencuat setelah adanya penurunan nilai penjualan aset dari Rp69 miliar menjadi Rp26 miliar. Nilai Rp69 miliar diperoleh saat lelang aset di BPPN dan dimenangkan taipan Prajogo Pangestu.

Namun, karena surat tidak lengkap, Prajogo dalam kapasitasnya sebagai pemilik PT First Kapital membatalkan kemenangan. Lalu dilelang lagi, VSIC sebagai pemenang dengan harga Rp26 miliar. Padahal, menurut anggota tim penyidik harga tanah seluas itu, di pinggir jalan tol Karawang sudah mencapai Rp2,2 triliun. Taksiran penyidik kerugian negaranya mencapai Rp419 miliar.

Nama Presiden Komisaris Bank Panin, Mu’min Ali Gunawan diduga terlibat dan berperan penting dalam kasus ini. Namun keterlibatan Mu’min masih disidik. “Mu’min masih sebagai saksi, tapi jika nanti ada bukti kuat kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Fadil Jumhana.

Saat ini Mu’min Ali Gunawan status pencegahan berpergian ke luar negeri akan berakhir. Pencegahan berpergian ke luar negeri Mu’min telah dua kali diperpanjang oleh penyidik.

– See more at: http://www.gresnews.com/berita/hukum/130132-menagih-janji-kejagung-tuntaskan-kasus-korupsi-cessie-victoria/#sthash.BGjqNsmf.dpuf

Holding BUMN Migas Masih Belum Perlu Dilakukan Menurut Bahrullah

MetroBendera.com – ” Holding BUMN Migas Masih Belum Perlu Dilakukan Menurut Bahrullah ”   Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar melihat dari studi kasus reformasi BUMN yang pernah terjadi, memang wacana holding menjadi salah satu opsi yang dirasa perlu.

Langkah itu, kata dia, sebagai upaya menguatkan struktur, permodalan, meningkatkan efisiensi dan koordinasi, serta memudahkan investasi.

“Karena seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo, dengan holding, ke depan BUMN dapat berangsur-angsur tumbuh secara mandiri, tanpa mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta semakin profesional,” ujar dia, dalam keterangan resmi yang diterima Aktual.com, ditulis Selasa (14/2).

Namun demikian, kata dia, proses pembentukan holding perlu dikalkulasi secara matang baik dari sisi regulasi maupun teknis. Kata dia, pemerintah perlu belajar pembentukan holding BUMN Industri Pupuk dan Semen yang berjalan saat ini adalah hasil proses inisiasi pembentukan holding yang telah dimulai sejak tahun 1990‐an.

“Untuk itu,pemerintah perlu menentukan skala prioritas, BUMN sektor mana yang menjadi unggulan untuk diholding,” jelas Bahrullah.

Sektor yang paling mendesak untuk di-holding, kata dia, adalah BUMN sektor pangan, sektor infrastruktur atau karya dan sektor perumahan. “Karena ketiga sektor inilah yang memiliki hubungan erat dengan misi BUMN sebagai agent of development (agen pembangunan),” tegasnya.

Sedangkan BUMN sektor energi atau minyak dan gas, tambang, dan jasa keuangan perlu dilakukan kajian lagi secara mendalam. “Pasalnya, sektor-sektor ini relatif telah memiliki kekuatan modal dan pasar tersendiri,” ucapnya.

Baginya, holding BUMN memang menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih untuk menguatkan perusahaan negara di masa depan, akan tetapi perlu menggunakan cara-cara yang elegan dan tidak menabrak peraturan dan undang-undang.

“Perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan di dalam Pasal 2A dalam PP No. 72/2016 tentang Perubahan atas PP No. 44/2005 soal Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, sembari menunggu DPR RI mengesahkan UU BUMN,” pungkas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.

Sumber : MetroBendera.com Berita Politik Indonesia Terbaru Dan Terlengkap 

Ketua DPP PAN Bantah Terima Dana e-KTP Yang Sering Di Sebut

MetroBendera.com – ” Ketua DPP PAN Bantah Terima Dana e-KTP Yang Sering Di Sebut ” Ketua DPP Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menanggapi kabar dirinya menerima dana miliaran Rupiah sebagai fee dari proyek elektronik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP.

Teguh mengatakan, beredarnya pesan berantai yang menyebut nama sejumlah anggota Komisi II DPR saat itu, termasuk namanya, tidak terlepas dari persoalan Pilkada DKI Jakarta.

“Saya menduga penyebaran data tersebut dikaitkan dengan Pilkada DKI ini karena ada kandidat cagub yang juga anggota Komisi II saat itu,” kata Teguh Juwarno dalam keterangan pers pada Senin, 13 Februari 2017.

Teguh tidak menyebut gamblang yang dimaksudnya. Namun dari nama-nama itu, memang ada nama Basuki Tjahaja Purnama yang pada saat periode DPR 2009-2014 masih menjadi Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar.

Dia sendiri mengatakan bakal menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Mantan jurnalis ini yakin bahwa komisi antirasuah itu akan bekerja secara profesional.

“Insya Allah saya tidak menerima sepeser pun duit e-KTP. Apalagi saat anggaran e-KTP disetujui Komisi II pada November 2010, saya sudah tidak di Komisi II,” kata Teguh.

Dia menjelaskan, sejak 21 September 2010, sudah ditugaskan ke Komisi I, sehingga tidak berurusan lagi dengan proyek e-KTP.

“Dokumen dan bukti-bukti terkait hal tersebut sudah saya sampaikan waktu diminta jadi saksi di KPK baru-baru ini,” katanya.

Dia berharap, kasus e-KTP ini harus segera diselesaikan dengan tuntas oleh KPK. Dengan demikian, akan terungkap pihak-pihak yang terlibat secara menyeluruh. “Semoga terungkap siapa saja yang terlibat,” kata Teguh.

Imigrasi Cegah 30WNI ke Luar Negri, Tanpa Jelas Tujuan dan Maksudnya

MetroBendera.com – Imigrasi Cegah 30WNI ke Luar Negri, Tanpa Jelas Tujuan dan Maksudnya “ Jakarta – Kantor Imgrasi Soekarno Hatta mencegah keberangkatan 30 warga negara Indonesia ke luar negeri. Pihak imigrasi menduga mereka akan menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno, mengatakan pihaknya mencegah 16 orang WNI yang akan berangkat ke Doha, Qatar, tadi pagi, 12 Februari 2017.

“Pencegahan ini dilakukan karena mereka tidak dapat menjelaskan secara tegas dan jelas maksud dan tujuan ke Timur Tengah,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Ahad, 12 Februari 2017.

Dari 16 WNI itu, sebagian besar berasal dari Jawa Barat. Satu orang berasal dari Sumbawa. Mereka rencananya terbang ke Doha dengan penerbangan Qatar Airways pada pukul 07.45.

Sebelumnya, pihak imigrasi juga mencegah keberangkatan 11 WNI yang hendak menuju Malaysia. Mereka rencananya akan terbang ke Malaysia pada Sabtu, 11 Februari 2017, menggunakan penerbangan AirAsia Ak387 pada pukul 20.50. “Kesebelas paspor telah di STP (surat tanda penerima) oleh Bidang Wasdakim Kanim Soeta (Soekarno-Hatta),” kata Agung.

Simak pula: Enam Tenaga Kerja Ilegal di Bekasi Dideportasi ke Cina

Hanya selang jam setelah mencegah 11 WNI itu, kantor imigrasi kembali menahan keberangkatan tiga orang WNI asal Jawa Timur. Mereka berencana ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menggunakan penerbangan Ethihad Airways.

Agung mengatakan saat ditanyai, para WNI itu tak dapat menjelaskan alasan kepergian mereka. “Kondisi ini membuat mereka rentan menjadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dan dieksploitasi di luar negeri,” kata dia.

Pencegahan ini, kata dia, adalah bagian dari upaya perlindungan. “Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya TKI bermasalah di luar negeri dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada WNI yang akan bekerja di luar negeri,” kata Agung.

Poling Debat Cagub DKI Jakarta: Agus 23,3%, Ahok 37.3%, Anies 35.1%

MetroBendera.com – ” Poling Debat Cagub DKI Jakarta: Agus 23,3%, Ahok 37.3%, Anies 35.1% ” Jakarta – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis elektabilitas Cagub-Cawagub DKI Jakarta. Hasilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat unggul diatas Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

Pasangan nomor urut 2 Ahok-Djarot memimpin dengan elektabilitas 37,3 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Anies-Sandiaga menempati posisi kedua dengan elektabilitas 35,14 persen.

Pasangan nomor urut 1 Agus-Sylviana di posisi buncit dengan elektabilitas 23,39 persen. Sisanya sebanyak 4,17 persen responden menyatakan tidak tahu atau undecided voters.

“Selain dengan menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini juga menggunakan simulasi kertas suara. Jadi ini untuk menekan angka undecided voters,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda di Hotel Sofyan Betawi, Jalan Cut Mutiah, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2017).

Survei digelar pada 6-10 Februari 2017 dengan metodologi multistage random sampling. Data diambil dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner . Jumlah responden dalam survei ini adalah 800 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error plus minus 3,46 persen.

Tren peningkatan elektabilitas cukup terlihat pada pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga. Sedangkan pasangan Agus Sylvi mengalami penurunan sejak survei terakhir Poltracking pada akhir Januari silam.

“Tren elektabilitas Ahok-Djarot mengalami kenaikan 7,17 persen yakni dari 30,13 persen (24-29 Januari 2017) menjadi 37,30 persen (6-10 Februari 2017). Sementara tren elektabilitas pasangan Anies-Sandiaga mengalami kenaikan 3,64 persen yakni dari 31,50 persen (24-29 Januari 2017) menjadi 35,14 persen (6-10 Februari 2017),” jelas Hanta.

“Adapun elektabilitas pasangan Agus-Sylviana mengalami penurunan 2,36 persen yakni dari 25,75 persen (24-29 Januari 2017) menjadi 23,39 persen (6-10 Februari 2017),” lanjutnya.

Pemilih Jakarta yang menyatakan tidak akan merubah pilihannya saat Pilkada 15 Februari mendatang, dalam survei ini disebut sebanyak 71,75 persen. Sedangkan yang masih akan berubah disebut sebanyak 24,11 persen. Adapun yang dapat merubah pilihan dari para pemilih galau itu salah satunya isu-isu di media sosial.

Siapapun Gubernur DKI Jakarta nanti, kita tetap harus menerima secara lapang dada walau tidak sesuai dengan harapan kita ya guys, karena pemilihan rakyat adalah pilihan terbaik dari suara terbanyak. semoga kedepannya Gubernur DKI Jakarta dapat memperbaiki lebih indah dari sebelumnya ya 🙂

Pengendali Utama Penyiaran Merupakan Pemilik Pengendali

MetroBendera.com – ” Pengendali Utama Penyiaran Merupakan Pemilik Pengendali “Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis mengatakan publik merupakan pemilik sekaligus pengendali utama ranah penyiaran. KPI menekankan bahwa frekuensi milik publik dan sifatnya terbatas, karena itu penggunaanya harus sebesarnya untuk kepentingan publik.

“KPI lebih fokus pada isi siaran daripada infrastruktur,” katanya dalam Dialog Publik Nasional dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN 9 Februari 2017, di Swiss Bell Hotel Ambon, Selasa (7/2).

Menurut Yuliandre, KPI perlu bersinergi dengan Kementerian Kominfo untuk memahami apa yang menjadi problem di wilayah perbatasan, dimana masyarakat di daerah tersebut bisa mendapatkan informasi yang layak dan benar.

“Kita pahami bahwa Undang-Undang Penyiaran salah satu dorongannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan hak informasi yang baik dan benar, didukung dengan infrastruktur yang baik melalui konten-konten yang bisa dipahami oleh masyarakatn luas,” katanya.

Yuliandre mengakui luberan informasi dari negara-negara tetangga di daerah-daerah perbatasan, rata-rata kalah bersaing informasi di dalam negeri, karena kondisi infrastruktur seperti frekuensi dan lainnya sangat terbatas.

Dari 12 titik di provinsi perbatasan, kata dia, rata-rata frekuensi informasi televisi negara tetangga sangat kuat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tatanan layanan informasi yang adil dan merata, informasi yang baik dan benar di Tanah Air karena informasi hak masyarakat dan dijamin UU.

“Kementerian Kominfo perlu memperkuat infrastruktur di wilayah perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di daerah tersebut mendapatkan hak informasi yang baik dan benar. Ini menjadi isu yang kuat, sehingga diskusi atau dialog publik nasional kita angkat lebih awal dalam rangka HPN 2017, di Ambon,” pungkasnya. (Ant)

BI Sediakan Penarikan Uang Tunai Jelang Pilkada 2017

MetroBendera.com – ” BI Sediakan Penarikan Uang Tunai Jelang Pilkada 2017 ” Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Joko Supratikto mengungkapkan transaksi keuangan, khususnya penarikan, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 15 Februari 2017 masih berjalan normal.

“Kita tidak menemukan penarikan uang yang di luar kewajaran. Artinya kegiatan Pilkada berjalan secara wajar, normal, mudah-mudahan ketika hari H juga berjalan secara damai dan baik,” ujarnya di Jayapura, Selasa (7/2).

Ia menjelaskan, BI dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dalam posisi netral dan hanya ingin kebutuhan uang selama proses tersebut bisa dipenuhi.

“Kita sudah sediakan kalau misalnya ada penarikan uang diluar kebiasaan, tapi hingga kini semua berjalan normal,” katanya.

Joko sempat mengungkapkan pihaknya tidak mendatangkan uang secara khusus dari Jakarta untuk mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan uang tunai jelang Pilkada. Uang yang dipersiapkan untuk menghadapi momen Natal 2016 sebesar Rp5,5 triliun hingga kini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terjaganya kehandalan stok uang tersebut dikarenakan seusai perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, banyak uang yang kembali masuk ke BI melalui perbankan. Joko pun berpesan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati tentang peredaran uang palsu yang dikhawatirkan meningkat seiring mendekatnya Pilkada serentak 2017.

Ia menilai dengan adanya peningkatan kebutuhan uang tunai menjelang Pilkada akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan uang palsu. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih waspada menghadapi hal tersebut.

BPS : Indonesia Mencapai Kenaikan Ekonomi 5,02% Di Tahun 2016

MetroBendera.com – ”  BPS : Indonesia Mencapai Kenaikan Ekonomi 5,02% Di Tahun 2016  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV-2016 mencapai 4,94, menurun 1,77 persen dari triwulan III-2016. Jika dilihat secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 5,02 persen.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi di tahun ini mengalami perbaikan di banding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2015, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,88 persen.

“Kalau kita lihat selama satu tahun penuh pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen. Ini lebih tinggi dibanding di 2015 yang sebesar 4,88 persen, dan lebih tinggi juga di banding 2014. Sekarang menunjukkan tanda-tanda perbaikan,” kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (6/2).

Dia menambahkan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tertinggi menurut lapangan usaha di triwulan IV-2016 terjadi pada jasa pendidikan yang tumbuh hingga 10,74 persen. Diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh hingga 6,91 persen.

“Juga administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh mencapai 6,67 persen,” imbuhnya.

Namun, jika dilihat secara keseluruhan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tertinggi menurut lapangan usaha selama tahun 2016 terjadi pada informasi dan komunikasi yang mencapai 9,57 persen. Diikuti oleh transportasi dan pergudangan yang mencapai 7,85 persen, dan jasa lainnya sebesar 7,69 persen.

“Dengan pertumbuhan sebesar 5,02 persen ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih kuat,” pungkas Suhariyanto.