Home / Berita Politik / Sidang E-KTP Hadirkan 7 Saksi, ada Tiga Politikus DPR
b7198f84-8699-4a53-a964-d66674d42c5a (1)

Sidang E-KTP Hadirkan 7 Saksi, ada Tiga Politikus DPR

MetroBendera.com – Sidang dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi di pengadilan Tipikor pada hari ini, Kamis, 23 Maret 2017. Pada sidang hari ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan tujuh orang saksi.

Di antara tujuh saksi, tiga di antaranya adalah politikus. Mereka adalah anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Partai Hanura Miryam S. Haryani, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat Taufiq Efendi, dan Wakil Ketua Komisi II dari PAN Teguh Juwarno.

Empat saksi lainnya berasal dari Kementerian Dalam Negeri yakni Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Wisnu Wibowo, mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh, pensiunan PNS Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Dian Hasanah, dan Staf Bagian Perencanaan Ditjen Dukcapil Kemendagri Suparmanto.

Rasyid sebelumnya dijadwalkan pada sidang pekan lalu, Kamis, 16 Maret 2017. Namun, karena terlambat, majelis memutuskan kesaksian ditunda hingga hari ini.

Selain Rasyid, pada sidang pekan lalu jaksa menghadirkan tujuh orang saksi termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Tapi karena Agus sedang ada di luar negeri, ia meminta dijadwalkan ulang.

Pada seluruh rangkaian sidang korupsi dengan terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto ini, jaksa berencana menghadirkan 133 saksi. Ratusan saksi itu sudah menyusut dari saksi yang diperiksa penyidik KPK yaitu 294 orang.

Irman dan Sugiharto didakwa menyelewengkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun dengan proyek e-KTP. Pada proyek senilai Rp 5,9 triliun itu, 49 persennya diduga digunakan bancakan oleh anggota Dewan, pejabat Kementerian, dan pihak swasta.

Pada surat dakwaan, Miryam disebut sebagai salah satu yang menerima aliran duit korupsi itu. Ia juga diduga berperan untuk membagi-bagikan duit kepada para anggota Dewan.

About admin

Check Also

jkwwwww

Jokowi Minta Pisahkan Politik Dengan Agama

MetroBendera.com – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat agar memisahkan politik dengan agama. Hal tersebut diungkapkannya ketika …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *