e47b4ca7-90ba-4d8a-aae6-62ef9b66d9ff

Partai Pro Ahok Minta Hormati Proses Hukum

Metrobendera – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Dwi Ria Latifa mengatakan umat Islam sebaiknya tidak mengeluarkan ancaman ihwal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Ucapan semacam itu, Dwi khawatir dapat menimbulkan kelompok menekan aparat penegak hukum.

“Sehingga, yang akan terjadi adalah hukum rimba,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan massa 212 jilid II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Latifa mengatakan, partainya memang merupakan partai pendukung Basuki alias Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Tapi bicara soal hukum, ujar dia, semua pihak harus menghormati dan menunggu hingga putusan inkracht. “Siapapun itu,” ucap dia.

Terkait pengaktifan kembali Ahok, Ria menjelaskan saat ini sebagian anggota DPR tengah mengajukan hak angket dan akan segera dibawa ke sidang paripurna. Menurut dia, disetujui atau tidak hak angket itu, harus dihormati.

Terkait tuntutan massa agar DPR memerintahkan pengadilan untuk menahan Ahok, Ria menganggap hal itu sebagai sebuah intervensi. DPR, kata dia, tidak bisa melakukan itu. “Ketika satu proses hukum berjalan, tidak ada yang boleh intervensi,” kata dia.

Sementara itu, politikus Partai NasDem Akbar Faisal menuturkan partainya juga pendukung Ahok. Tapi, soal hukum, dirinya menegaskan akan melakukan apapun agar hukum ditegakkan. Akbar mengatakan, aspirasi dari para ulama dan massa 212 ini merupakan pengingat bagi bangsa bahwa ada hal yang harus diselesaikan.

“Pimpinan, apa yang disampaikan warga kita ini harus didengarkan berdasarkan sumpah kita,” tutur dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *