Kapolri Taruhkan Jabatan di Kasus Ahok

Kapolri Taruhkan Jabatan di Kasus Ahok

Kapolri Taruhkan Jabatan di Kasus Ahok

Kapolri Taruhkan Jabatan di Kasus Ahok

MetroBendera.com – Kasus Ahok sampai saat ini masih di proses oleh kepolisian Republik Indonesia. Kepala kepolisian RI Jendera Polisi Tito karnavian di sebut-sebut mempertaruhkan jabatannya dalam memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki T purnama alias ahok.

Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono mengakui , kasus ini di perlakukan secara khusus. Sehingga semua pihak bisa secara terbuka sejauh mana proses penanganannya.

” Tapi yang jelas rekan-rekan ketahui, bahwa penyidik Polri menyampaikan kasus ini, taruhannya adalah jabatan Kapolri, jadi kasus ini bukan kasus sembarangan, ” ujarnya di Jakarta, 18 November 2016.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, mengatakan, kasus ini dinaikkan menjadi penyelidikan supaya transparan. Salah satu proses hukum yang paling transparan menurut Tito ada di tingkat pengadilan.

Dan menurut kabar juga dalam menangani kasus ini, kepolisian sudah melanggar aturan. Yaitu melakukan proses penyidikan kepada seorang pasangan calon wakub yang masih dalam masa kampanye.

“Kemudian yang perlu diketahui, kasus-kasus paslon dalam masa kampanye, beberapa Kapolri terdahulu, Kapolri Jenderal Sutarman kemudian Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan TR (Telegram Rahasia). Dalam hal paslon yang akan mengikuti pemilihan, kemudian mendapatkan laporan atau tuduhan terkait dugaan pidana, dalam penyelesaiannya menunggu hingga proses pilkada selesai akan ditindak lanjuti,” jelasnya.

Kemudian yang perlu di ketahui dugaan penistaan agama ini di nilai sangat mendesak.Sehingga pada akhirnya, kapolri terpaksa melanggar aturan tersebut dan membuat proses kasus ini di percepat.

” Beliau bilang ‘ itu saya langgar dengan diskresi saya’ . Kepolisian dalam hal ini penyidik tidak mau terlibat politik praktis, karena nanti dikhawatirkan ada yang menyalahgunakan momen ini,” ucapnya.

Tito mengatakan, setelah kasus ini ada di persidangan, majelis hakim yang akan menilai ada tidaknya pidana dalam kasus itu.

“Kita serahkan kepada hakim yang akan memutuskan, oleh karena itu tim sepakat naikkan perkara itu menjadi penyidikan dan mempercepatnya,” ucapnya.

Tito menambahkan, dalam gelar pekara kemarin, Presiden Jokowi minta kasus ini dilakukan secara transparan dan dapat ditonton seluruh warga Indonesia. Tapi hal itu tidak mungkin, karena proses gelar perkara di kepolisian bersifat rahasia.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *